Sejak diberhentikan sementara, Ketua KPK nonaktif Abraham Samad terus berkutat dengan proses hukum. Selain kasus dugaan pemalsuan dokumen yang diproses di Polda Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, Abraham juga menjalani proses hukum terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang ditangani Bareskrim Mabes Polri.
"Hari ini saya dapat panggilan," ujar Abraham di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (24/6). Didampingi kuasa hukumnya, Abraham tiba di Mabes Polri sekira pukul 10.27 WIB.
Kepada wartawan, Abraham kembali menegaskan bahwa kasus yang menjeratnya ini sarat dengan rekayasa. Menurut dia, surat panggilan yang dilayangkan penyidik juga tidak memiliki dasar hukum. Namun begitu, sebagai warga negara, Abraham tetap bersedia memenuhi panggilan penyidik Bareskrim.
"Saya menganggap kasus ini bagian dari kriminalisasi. Tapi saya sebagai warga negara yang baik, saya harus mematuhi hukum sehingga atas panggilan hari ini, saya datang. Saya anggap yang ada di surat panggilan, sama sekali nggak punya dasar (hukum)," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, kasus dugaan penyalahgunaan wewenang yang menjerat Abraham Samad berawal dari laporan Direktur Eksekutif KPK Watch Indonesia, M Yusuf Sahide. Dengan dasar sebuah artikel di forum pembaca Kompasiana berjudul “Rumah Kaca Abraham Samad”. Oleh karenanya, kasus ini juga disebut kasus rumah kaca.
Artikel itu mengungkapkan Abraham Samad pernah beberapa kali bertemu dengan petinggi parpol dan membahas beberapa isu termasuk tawaran bantuan penanganan kasus politisi Emir Moeis yang tersandung perkara korupsi.
Yusuf menuding Abraham melakukan penyalahgunaan wewenang karena melakukan pertemuan dengan pihak yang terkait perkara korupsi yang tengah ditangani KPK. Pertemuan itu disebut-sebut terjadi sekitar bulan Maret dan April 2014 di Apartemen The Capital Residence, kawasan SCBD, Jakarta serta pada Mei 2014 di Jakarta dan Yogyakarta.
Yusuf menduga Samad kerap beraktivitas politik dengan bertemu pengurus partai politik di luar ranah tugas pokok fungsi sebagai pimpinan KPK.
Usai pemeriksaan, Abraham menegaskan tidak ada peraturan yang dilanggar ketika dia bertemu dengan beberapa pihak. Salah satu pertemuan itu dengan Joko Widodo di Bandara Adisucipto, Yogyakarta. Menurut dia, pertemuan itu terjadi secara tidak sengaja. Lagipula, pertemuan itu disaksikan oleh wartawan, jadi tidak bersifat tertutup.
"Tidak ada permasalahan di dalamnya ya, karena yang dipermasalahkan misalnya pertemuan saya dengan Pak Jokowi di Jogja," kata Abraham.
Sementara saat ditanya apakah dalam pemeriksaannya juga menyinggung soal pertemuannya dengan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto, Abraham menjawab diplomatis.
"Ada juga sebagian soal itu (pertemuan dengan Hasto). Jadi sekali lagi saya senang sekali diminta untuk menghadiri pemeriksaan, saya bisa mengklarifikasi terhadap masalah ini, saya menganggap justru ini akan semakin terbuka dan semakin memperlihatkan bahwa sebenarnya tidak ada masalah," ujarnya.
