Dalam kasus pencabutan kepailitan PT Indomas Pratama Citra (Indomas), sebagaimana diungkapkan oleh Heber Sihombing, SH selaku kuasa hukum Indomas bahwa imbalan jasa kurator telah mencapai lebih kurang AS$98.000. Nilai budel pailit Indomas sendiri ditaksir hanya mencapai Rp115 juta. Heber menyatakan, kurator Indomas mengenakan tarif AS$200/jam atau hampir sama dengan tarif Hotman Paris Hutapea, pengacara 'kondang' kepailitan.
Selama ini, imbalan jasa bagi kurator dan pengurus diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09-HT.05.10-Tahun 1998. Secara umum, besarnya imbalan ditentukan berdasarkan prosentase nilai harta pailit. Sebagai contoh, untuk pengurusan dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan perdamaian dengan nilai harta pailit sampai dengan Rp50 miliar, imbalan jasa kurator sebesar 6%. Artinya kalau nilai harta pailit Rp1 miliar, imbalan untuk jasa kurator sebesar Rp60 juta.
Menurut lampiran dalam Kepmenkeh tersebut, terdapat perbedaan prosentase antara pengurusan dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan perdamaian dan pengurusan dalam rangka kepailitan yang berakhir dengan pemberesan.
Lucas, SH, CN selaku kurator Indomas berkomentar bahwa tarif kurator sebesar AS$200/jam selama ini sudah menjadi tradisi di Pengadilan Niaga. Ia berpendapat, tarif tersebut didasarkan pertimbangan bahwa pada saat dia menjalankan pekerjaannya, dia harus mengeluarkan terlebih dahulu biaya pemasangan iklan, penitipan barang, verifikasi, investigasi aset ke lapangan, dan lain-lain.
Sebenarnya, menurut Lucas, bukan kurator yang secara langsung menetapkan tarifnya sendiri. "Prosedurnya, kurator minta pembayaran, di mana pembayarannya ditentukan oleh penetapan yang dikeluarkan pengadilan melalui hakim pengawas," jelas Lucas.
Mengomentari imbalan untuk kasus Indomas yang telah membengkak menjadi AS$98.000, menurut Lucas hal tersebut disebabkan karena prosesnya sendiri sudah lebih dari 9 bulan. Praktis selama 9 bulan tersebut waktunya habis tersita untuk mengurusi Indomas."Oleh karena itu selaku kurator Indomas saya minta supaya kepailitan dicabut dari dulu daripada 'argo'-nya jalan terus, karena aset-nya sudah nggak bisa untuk membiayai kepailitan," jelas Lucas.
Diskresi hakim
Pada kesempatan yang berbeda, Timur Sukirno, SH LLM selaku Ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus, mengomentari bahwa memang seharusnya imbalan jasa kurator mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman No. M.09-HT-05.10-Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus.
















