Rita juga terbukti korupsi karena menerima suap Rp6 miliar dari Direktur Utama PT Sawit Golden Prima Hery Susanto Gun alias Abun. Uang itu diberikan terkait pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit di Desa Kupang Baru, Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara kepada PT Sawit Golden Prima.
Dicabut hak politik
Selain divonis pidana dan denda masih ada hukuman tambahan yang dijatuhkan majelis yaitu dicabutnya hak politik selama 5 tahun seusai Rita menjalani hukuman. Alasannya agar masyarakat tidak salah pilih pemimpin yang pernah terbukti melakukan tindak pidana korupsi.
Sebab, korupsi ini dilakukan Rita saat menjabat sebagai Bupati Kutai Kertanegara. Padahal sebagai pemimpin publik ia seharusnya mengemban amanah dengan baik dalam melakukan tugas dan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.
Namun yang terjadi justru sebaliknya. "Untuk menghindari kemungkinan publik salah pilih orang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat. Untuk menghindari Indonesia dipimpin oleh orang yang pernah dihukum karena korupsi, maka perlu pencabutan hak-hak tertentu," jelas Hakim Sugianto.
Atas putusan ini Rita melalui kuasa hukumnya Wisnu Wardhana tidak langsung mengambil sikap. "Atas vonis tersebut, setelah kami konsultasi dengan terdakwa, kami nyatakan pikir-pikir," ujar Wisnu. Hal senada juga dikatakan penuntut umum KPK yang menyatakan pikir-pikir atas putusan ini.
