Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan rumor berisi tuduhan bahwa MPR tidak akan melantik Presiden Terpilih Joko Widodo pada 20 Oktober 2014 sehingga membuka peluang perpanjangan masa jabatannya sebagai hal yang keterlaluan.
"Saya tidak tahu dari mana berita yang 'menghasut' itu berasal. Barangkali agar situasi politik yang sudah panas, bertambah panas lagi," kata Presiden SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono yang diunggahnya, Jumat (10/10), seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Menurut SBY, Minggu lalu, ia mendapat informasi dari tokoh reformis terkemuka yang mengabarkan MPR tidak akan melantik Presiden Terpilih Joko Widodo dengan cara rapat paripurna MPR dibuat tidak kuorum sehingga tidak memenuhi syarat.
Lebih lanjut diisukan, dengan tidak dilantiknya Joko Widodo oleh MPR maka SBY bisa memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden, padahal sesuai konstitusi harus berakhir 20 Oktober mendatang. "Isu begini keterlaluan. Saya menyesalkan jika politik kita jadinya seperti ini. Sungguh tidak mencerdaskan dan tidak bertanggung jawab," kata SBY.
SBY mengingatkan bahwa kini Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR. Oleh karena itu, MPR tidak berhak membuat tidak sahnya Presiden terpilih. "Saya yakin MPR mengerti betul konstitusi dan aturan main (rules of the game) politik kita. Ketua MPR juga telah menegaskan hal ini," katanya.
Presiden SBY mengingatkan yang dilakukan oleh lembaga negara manapun, termasuk MPR, haruslah masuk akal, taat asas dan sungguh memahami kehendak rakyat.
Sepuluh tahun lalu, lanjut SBY, rakyat marah karena sebagai Presiden baru, ia tidak boleh berpidato pada hari pelantikannya di MPR pada 20 Oktober 2004. "Saya mengalah dan berpidato di Istana Negara," kata SBY seraya menambahkan saat itu ada yang bilang MPR "ditekan" oleh pihak tertentu untuk tidak membolehkan dirinya berpidato.
SBY menilai keterlaluan jika ada yang menuduhnya ingin memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden RI. "Apapun, jabatan saya berakhir 20 Oktober 2014 mendatang," kata SBY seraya mengingatkan bahwa konstitusi telah menetapkan seorang Presiden hanya menjabat selama dua periode.
"Saya ikut memperjuangkan ketentuan ini di awal reformasi dulu," katanya menambahkan.
SBY menegaskan, tidak ada niat bagi dirinya untuk memperpanjang jabatannya sebagai Presiden. "Satu hari pun tidak. 10 tahun sudah sangat cukup dan saya syukuri," kata SBY yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Karena itu, Presiden SBY mengajak seluruh tokoh masyarakat dan elite politik untuk menjaga stabilitas politik. "Mari ukir sejarah baru dengan mendukung Presiden terpilih Joko Widodo demi kepentingan bangsa," katanya.
Dalam waktu dekat, SBY bersama Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono akan menemui masyarakat secara langsung untuk berpamitan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan partainya mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014, dan meminta masyarakat tidak perlu takut terkait isu pemakzulan.
"Partai Demokrat akan mendukung terlaksananya agenda nasional yaitu pelantikan presiden terpilih yang dijadwalkan 20 Oktober 2014. Publik tidak perlu khawatir terkait merebaknya isu penjegalan pelantikan presiden terpilih Jokowi-JK," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya.
Ibas menegaskan, tidak ada niatan dari Partai Demokrat untuk menjegal pelantikan, apalagi ngerecoki pemerintahan presiden terpilih Jokowi-JK. Dia yakin segenap komponen bangsa yang peduli dengan masa depan Indonesia akan menyukseskan pelantikan presiden terpilih khususnya lembaga tinggi negara MPR yang belum lama ini diambil sumpahnya.
Seperti diketahui, menjelang dilantiknya Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil pesiden, beredar isu akan ada upaya penjegalan dari parlemen yang dikuasai kubu Koalisi Merah Putih (KMP), mengingat jumlah KMP mendominasi kursi parlemen.
Bahkan, Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, memandang tidak tertutup kemungkinan pemerintahan Jokowi akan terus diguncang oleh parlemen untuk menunggu momentum melakukan pemakzulan. "Jadi akan digoyang terus, habis itu menunggu momentum untuk di-impeachment (pemakzulan)," kata Hermawan.
Namun, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menegaskan wacana pemakzulan atau impeachment terhadap presiden terpilih Joko Widodo tidak akan terjadi pada pelantikan 20 Oktober 2014 mendatang.
"Saya anggap semua kekhawatiran yang berkembang di masyarakat hanya karena dinamika pemilihan pimpinan MPR, DPR dan DPD itu tidak ada dasarnya. Impeachment tidak akan terjadi," kata Jimly.
Jimly mengatakan, pemakzulan memang memiliki dasar hukum, namun untuk melakukan itu butuh persyaratan yang tidak mudah, yakni terkait dukungan suara DPR dan MPR, hingga pengajuan ke Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan pembuktian yang tidak mudah.
"Mana mungkin ada impeachment. Impeachment di negeri ini lebih sulit dari di Amerika, sedangkan di Amerika baru tiga kali terjadi," ujarnya.
"Saya tidak tahu dari mana berita yang 'menghasut' itu berasal. Barangkali agar situasi politik yang sudah panas, bertambah panas lagi," kata Presiden SBY melalui akun twitter pribadinya @SBYudhoyono yang diunggahnya, Jumat (10/10), seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet.
Menurut SBY, Minggu lalu, ia mendapat informasi dari tokoh reformis terkemuka yang mengabarkan MPR tidak akan melantik Presiden Terpilih Joko Widodo dengan cara rapat paripurna MPR dibuat tidak kuorum sehingga tidak memenuhi syarat.
Lebih lanjut diisukan, dengan tidak dilantiknya Joko Widodo oleh MPR maka SBY bisa memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden, padahal sesuai konstitusi harus berakhir 20 Oktober mendatang. "Isu begini keterlaluan. Saya menyesalkan jika politik kita jadinya seperti ini. Sungguh tidak mencerdaskan dan tidak bertanggung jawab," kata SBY.
SBY mengingatkan bahwa kini Presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh MPR. Oleh karena itu, MPR tidak berhak membuat tidak sahnya Presiden terpilih. "Saya yakin MPR mengerti betul konstitusi dan aturan main (rules of the game) politik kita. Ketua MPR juga telah menegaskan hal ini," katanya.
Presiden SBY mengingatkan yang dilakukan oleh lembaga negara manapun, termasuk MPR, haruslah masuk akal, taat asas dan sungguh memahami kehendak rakyat.
Sepuluh tahun lalu, lanjut SBY, rakyat marah karena sebagai Presiden baru, ia tidak boleh berpidato pada hari pelantikannya di MPR pada 20 Oktober 2004. "Saya mengalah dan berpidato di Istana Negara," kata SBY seraya menambahkan saat itu ada yang bilang MPR "ditekan" oleh pihak tertentu untuk tidak membolehkan dirinya berpidato.
SBY menilai keterlaluan jika ada yang menuduhnya ingin memperpanjang masa jabatannya sebagai Presiden RI. "Apapun, jabatan saya berakhir 20 Oktober 2014 mendatang," kata SBY seraya mengingatkan bahwa konstitusi telah menetapkan seorang Presiden hanya menjabat selama dua periode.
"Saya ikut memperjuangkan ketentuan ini di awal reformasi dulu," katanya menambahkan.
SBY menegaskan, tidak ada niat bagi dirinya untuk memperpanjang jabatannya sebagai Presiden. "Satu hari pun tidak. 10 tahun sudah sangat cukup dan saya syukuri," kata SBY yang juga Ketua Umum DPP Partai Demokrat.
Karena itu, Presiden SBY mengajak seluruh tokoh masyarakat dan elite politik untuk menjaga stabilitas politik. "Mari ukir sejarah baru dengan mendukung Presiden terpilih Joko Widodo demi kepentingan bangsa," katanya.
Dalam waktu dekat, SBY bersama Ibu Negara Hj Ani Yudhoyono akan menemui masyarakat secara langsung untuk berpamitan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono menegaskan partainya mendukung pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 20 Oktober 2014, dan meminta masyarakat tidak perlu takut terkait isu pemakzulan.
"Partai Demokrat akan mendukung terlaksananya agenda nasional yaitu pelantikan presiden terpilih yang dijadwalkan 20 Oktober 2014. Publik tidak perlu khawatir terkait merebaknya isu penjegalan pelantikan presiden terpilih Jokowi-JK," kata Ibas dalam keterangan tertulisnya.
Ibas menegaskan, tidak ada niatan dari Partai Demokrat untuk menjegal pelantikan, apalagi ngerecoki pemerintahan presiden terpilih Jokowi-JK. Dia yakin segenap komponen bangsa yang peduli dengan masa depan Indonesia akan menyukseskan pelantikan presiden terpilih khususnya lembaga tinggi negara MPR yang belum lama ini diambil sumpahnya.
Seperti diketahui, menjelang dilantiknya Jokowi-JK menjadi presiden dan wakil pesiden, beredar isu akan ada upaya penjegalan dari parlemen yang dikuasai kubu Koalisi Merah Putih (KMP), mengingat jumlah KMP mendominasi kursi parlemen.
Bahkan, Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, memandang tidak tertutup kemungkinan pemerintahan Jokowi akan terus diguncang oleh parlemen untuk menunggu momentum melakukan pemakzulan. "Jadi akan digoyang terus, habis itu menunggu momentum untuk di-impeachment (pemakzulan)," kata Hermawan.
Namun, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, menegaskan wacana pemakzulan atau impeachment terhadap presiden terpilih Joko Widodo tidak akan terjadi pada pelantikan 20 Oktober 2014 mendatang.
"Saya anggap semua kekhawatiran yang berkembang di masyarakat hanya karena dinamika pemilihan pimpinan MPR, DPR dan DPD itu tidak ada dasarnya. Impeachment tidak akan terjadi," kata Jimly.
Jimly mengatakan, pemakzulan memang memiliki dasar hukum, namun untuk melakukan itu butuh persyaratan yang tidak mudah, yakni terkait dukungan suara DPR dan MPR, hingga pengajuan ke Mahkamah Konstitusi yang membutuhkan pembuktian yang tidak mudah.
"Mana mungkin ada impeachment. Impeachment di negeri ini lebih sulit dari di Amerika, sedangkan di Amerika baru tiga kali terjadi," ujarnya.