Diuji ke MK karena ‘Perdagangkan' Pendidikan
UU BHP

Diuji ke MK karena ‘Perdagangkan' Pendidikan

Pemohon menunggu UU BHP diberi nomor. Namun, Pasal 38 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004, bahwa 30 hari sejak disetujui, RUU sah menjadi undang-undang meskipun tidak ditandatangani presiden.

Hukumonline News
Hukumonline News
Rzk/CR-4
Bacaan 2 Menit
Diuji ke MK karena ‘Perdagangkan' Pendidikan
Hukumonline

 

Menurut Yanti, sejumlah permasalahan dalam UU BHP sebenarnya sudah terbaca sejak lahirnya UU Sisdiknas. UU yang disahkan pada era Presiden Megawati, dinilai sebagai pondasi bagi era perdagangan pendidikan. Sejak UU Sisdiknas diundangkan, biaya pendidikan semakin mahal dan masyarakat dipaksa harus membiayai dirinya sendiri untuk urusan pendidikan.

 

Berangkat dari sejumlah permasalahan itu, EF dkk mendesak pemerintah untuk membebaskan biaya pendidikan dari tingkat usia dini hingga pendidikan tinggi. Mereka juga mendesak pemerintah untuk menghentikan penyelenggaraan pendidikan yang berbasis pada kemampuan ekonomi. Terakhir, EF dkk meminta pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk menggantikan pasal-pasal bermasalah dalam UU BHP dan UU Sisdiknas.

 

Perpu kami minta karena ada keadaan mendesak yakni pemerintah akan terus melanggar konstitusi selama belum ada perubahan terhadap pasal-pasal bermasalah, jelas Gatot tentang latar belakang permintaan perpu. Melanggar konstitusi, itu pula yang mendorong EF dkk memfasilitasi Aep Saepudin serta delapan pemohon lainnya mengajukan uji materiil terhadap UU BHP dan UU Sisdiknas.

 

Pasal bermasalah

Gatot merinci setidaknya ada sepuluh pasal UU Sisdiknas yang dipermasalahkan dalam permohonan nanti. Kesepuluh pasal itu diantaranya mengatur tentang wajib belajar, diskriminasi pelajar tidak mampu dengan yang mampu, dan pendanaan. Gatot menyebut Pasal 12 ayat (2) yang bernuansa diskriminatif berdasarkan status sosial. Menurutnya, diskriminasi sebenarnya tidak terjadi jika saja pemerintah mewujudkan biaya pendidikan gratis.

 

Sementara itu, UU BHP menurut Gatot juga banyak mengandung masalah. Tidak hanya batang tubuh undang-undang, bagian konsideran juga tampak bermasalah. Konsideran butir b, misalnya, menjelaskan otonomi pendidikan yang melingkupi nirlaba dan aspek pengelolaan dana. Lingkup ini lebih luas dari isi Pasal 24 UU Sisdiknas, bahwa otonomi dimaksudkan untuk peningkatan keilmuan.

 

Daftar Pasal Bermasalah

UU

Pasal Bermasalah

Materi

UU Sisdiknas

Pasal 12 ayat (1)

Diskriminasi

 

Pasal 12 ayat (2)

 

Pasal 6

Wajib Belajar

 

Pasal 7 ayat (2)

 

Pasal 9

 

Pasal 11 ayat (2)

 

Pasal 34 ayat (1)

 

Pasal 46 ayat (1)

Pendanaan

 

Pasal 47 ayat (2)

 

Pasal 56

UU BHP

Konsideran butir b

Otonomi

 

Pasal 40

Pelepasan tanggung jawab negara

 

Pasal 41

 

Pasal 44

 

Pasal 45

 

Pasal 4 ayat (1)

Kapitalisasi modal

 

Pasal 37

 

 

Pasal 38

 

 

Pasal 42

 

 

Pasal 43

 

 

Pasal 46

Diskriminasi

          

Rencananya akan kami daftarkan begitu undang-undang itu diberi nomor, ujar Gatot. Sejauh ini, UU BHP memang belum memiliki nomor. Meski masih menunggu penomoran, Gatot memprediksi pendaftaran akan dilakukan tidak lama lagi. Mantan aktivis LBH Jakarta ini mengutip Pasal 38 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2004, bahwa 30 hari sejak disetujui, RUU sah menjadi undang-undang meskipun tidak ditandatangani presiden. Karena disahkan 18 Desember, berarti kurang dari seminggu lagi UU BHP akan sah menjadi undang-undang, meskipun Presiden SBY tidak berkenan membubuhkan tanda tangannya.

Anak saya ingin menjadi dokter, cita-citanya memang tinggi, ucap Aep Saepudin. Pria paruh baya asal Tasikmalaya itu menyatakan sangat mendukung niat anak laki-lakinya mewujudkan mimpinya. Sayang, Aep terbentur masalah klasik. Dana terbatas. Biaya sekolah anaknya yang baru duduk di bangku SMA itu belakangan melambung tinggi. Tidak hanya SPP, Aep juga dipusingkan dengan berbagai label pungutan. Situasi yang mencekik itu, dikhawatirkan Aep terus berlanjut seiring berhembus kabar dari Jakarta, RUU Badan Hukum Pendidikan (BHP) sudah disahkan Rapat Paripurna DPR.

 

Aep bukan satu-satunya pihak yang paranoid. UU BHP yang disahkan DPR pada 18 Desember 2008 itu juga menuai protes hampir di seluruh pelosok Indonesia. Kalangan mahasiswa menyuarakan protes dengan menggelar unjuk rasa. Beberapa aksi bahkan berujung kisruh seperti yang terjadi di Yogyakarta dan Makassar. Tepat, di hari pengesahan, ruang paripurna DPR juga sempat disusupi sejumlah mahasiswa yang tegas menolak UU BHP.

 

Saya mohon, bagaimana caranya agar biaya pendidikan tidak mahal, harap Aep sedikit memelas. Berawal dari keluhan orang seperti Aep, lalu Education Forum (EF) bersama dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO), dan Tim Advokasi Masyarakat untuk Pendidikan Gratis berencana mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi. Tidak hanya UU BHP, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) juga dibidik. Selain Aep, terdapat delapan pemohon lainnya yang diwakili EF, mulai dari mahasiswa, orang tua murid, dan penggiat pendidikan.

 

Itu yang baru menyatakan dan melengkapi data-data administratifnya, ujar Gatot, Sekretaris Jenderal EF, mengisyaratkan jumlah pemohon kemungkinan bertambah. Gatot menjelaskan EF bersama dua organisasi lainnya mendukung upaya uji materiil, karena mereka sepakat UU BHP mengandung banyak masalah. Ia memandang UU BHP bisa menjadikan pendidikan di Indonesia mahal karena diperdagangkan. UU BHP juga dijadikan jalan oleh negara untuk melepaskan tanggung jawab terhadap kualitas dan substansi pengajaran.

 

Minta perpu

Semua ditentukan oleh pasar, kata Yanti Sriyulianti, Koordinator EF, saat membacakan siaran pers yang disusun EF, PATTIRO, dan Tim Advokasi. Yanti memaparkan salah satu indikasi signifikannya peran pasar bagi dunia pendidikan, adanya ketentuan dalam UU BHP menyatakan BHP bisa dipailitkan jika dalam kondisi tidak sehat. Melalui UU BHP, negara juga terkesan lepas tangan dan justru memberikan beban lebih kepada masyarakat, khususnya orang tua murid.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info