“Saya rasa strategi ini yang harus ditempuh Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Makanya keputusan menunda klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja adalah langkah yang tepat dan bijak,” katanya.
Terpisah, Ketua Umum Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (Kapten) Indonesia Abdul Rauf menilai langkah presiden penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan tanpa solusi menjadi tidak tepat. Bila di masa penundaan pembahasan ini tidak melahirkan jalan keluar. “Seharusnya kalaupun ditarik maka perlu diagendakan kembali pembahasannya dengan menghadirkan solusi bagi pekerja dan perusahaan,” harapnya.
Baginya, pengaturan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja amatl penting. Terlebih, di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam situasi pandemi Covid-19. Menurutnya, pasal-pasal ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja tidak menguraikan dengan baik hak-hak pekerja. Seperti masa cuti, gaji baik harian maupun bulanan, hingga hasil apa yang diterima setelah bekerja. “Semuanya tidak dijelaskan secara gamblang, ini semacam pasal karet," terangnya.
Dalam rangka itu Kapten, kata Rauf, bakal siap terlibat aktif memberikan masukan dan jalan keluar terhadap masalah klaster ketenagakerjaan. Setidaknya supaya pengaturan ketenagakerjaan menjamin terpenuhinya hak pekerja serta tidak merugikan perusahaan tempat bekerja. “Kami siap berneegoisasi dan memberikan pikiran terkait isu ketenagakerjaan,” katanya.
Mencabut dan ubah judul RUU
Ketua Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem) Ahmad Ali berpandangan penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan hanya menyisakan potensi resistensi dari kalangan pekerja terhadap RUU Cipta Kerja. Bagi Nasdem, kata Ali, klaster ketenagakerjaan menjadi tidak relevan dengan tujuan dasar pembentukan RUU yang ingin memangkas ketumpangtindihan regulasi dan menyederhanakan peraturan.
Bahkan, klaster ketenagakerjaan membuat proses pembahasan RUU Cipta Kerja menjadi tidak kondusif bagi tercapainya tujuan utama RUU yakni debiroktratisasi, perizinan, dan keleluasaan berinvestasi di Tanah Air. Karena itu, dalam hemat NasDem, mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja akan lebih konklusif.
Anggota Komisi III DPR ini berpendapat lebih tepat bila klaster ketenagakerjaan dibahas terpisah melalui revisi UU sectoral (RUU Ketenagakerjaan, red). Meskipun terdapat keterkaitan antara ketenagakerjaan dengan RUU Cipta Kerja, namun pembahasan ketenagakerjaan melenceng dari tujuan utama mempermudah masuknya investasi dan memangkas birokrasi perizinan.
