Diusulkan Judul RUU Cipta Kerja Diubah, Begini Alasannya

Presiden Joko Widodo secara resmi meminta penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menyusul desakan dari masyarakat terutama kalangan organisasi serikat pekerja. Badan Legislasi (Baleg) DPR pun menyambut baik penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja agar bisa mendapat banyak masukan demi penyempurnaan.

Wakil Ketua Baleg DPR Rieke Dyah Pitaloka menilai penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam draf RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi Covid-19 langkah tepat. Apalagi, sejumlah anggota dewan di Baleg pun menyuarakan tak hanya sekedar menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan, namun malah mencabutnya dari RUU Cipta Kerja. Rieke menjadi satu dari sekian anggota dewan yang mengusulkan pencabutan klaster ketenagakerjaan dari draf RUU Cipta Kerja.

Sebab, dengan dicabutnya klaster ketenakerjaan, maka menjadi jelas duduk persoalan sebagaimana yang diinginkan pemerintah soal peningkatan investasi dan kemudahan perizinan. “Dengan begitu, RUU tersebut mesti diubah judulnya menjadi RUU Kemudahan Investasi dan Perizinan,” ujar Rieke melalui keterangan tertulisnya, Senin (27/4/2020). (Baca Juga: Presiden Seharusnya Tarik RUU Cipta Kerja)

Tinggal Panitia Kerja (Panja) yang telah terbentuk membuka ruang seluas-luasnya bagi publik memberi masukan dalam forum resmi institusi DPR yang menangani RUU Cipta Kerja. Masukan-masukan dari publik secara resmi dalam rangka penyusunan daftar inventarisasi masalah (DIM) dari fraksi-fraksi.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Fahira Idris menilai penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan menjadi langkah tepat dan bijak. Sebab, selama penyusunan draf RUU Cipta Kerja selain bermasalah dengan prosedur penyusunannya, pula meminggirkan masukan dari elemen masyarakat. Karena itu, sepanjang di masa penundaan itu menjadi momentum bagi pemerintah dan DPR menyerap aspirasi dari banyak pihak. Terutama dari kalangan organisasi serikat pekerja, akademisi, pelaku usaha, dan berbagai komunitas elemen masyarakat lainnya.

“Untuk lebih mendalami pasal-pasal klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja. Termasuk formulasi solusi dari pasal-pasal yang dianggap kontroversial. Dengan begitu, pasal-pasal dalam klaster ketenagakerjaan nantinya bakal sesuai yang diharapkan.”  

Tak dipungkiri di tengah situasi darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional ini terbatasnya ruang gerak dalam menjaring masukan dari publik. Yang pasti, kata dia, strategi pembahasan RUU ke depannya harus membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi berdiskusi dan mengikuti semua prosesnya secara transparan.

“Saya rasa strategi ini yang harus ditempuh Pemerintah dan DPR dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Makanya keputusan menunda klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja adalah langkah yang tepat dan bijak,” katanya.

Terpisah, Ketua Umum Komunitas Penyedia Tenaga Kerja Internasional (Kapten) Indonesia Abdul Rauf menilai langkah presiden penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan tanpa solusi menjadi tidak tepat. Bila di masa penundaan pembahasan ini tidak melahirkan jalan keluar. “Seharusnya kalaupun ditarik maka perlu diagendakan kembali pembahasannya dengan menghadirkan solusi bagi pekerja dan perusahaan,” harapnya.

Baginya, pengaturan klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja amatl penting. Terlebih, di tengah badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam situasi pandemi Covid-19. Menurutnya, pasal-pasal ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja tidak menguraikan dengan baik hak-hak pekerja. Seperti masa cuti, gaji baik harian maupun bulanan, hingga hasil apa yang diterima setelah bekerja. “Semuanya tidak dijelaskan secara gamblang, ini semacam pasal karet," terangnya.

Dalam rangka itu Kapten, kata Rauf, bakal siap terlibat aktif memberikan masukan dan jalan keluar terhadap masalah klaster ketenagakerjaan. Setidaknya supaya pengaturan ketenagakerjaan menjamin terpenuhinya hak pekerja serta tidak merugikan perusahaan tempat bekerja. “Kami siap berneegoisasi dan memberikan pikiran terkait isu ketenagakerjaan,” katanya.

Mencabut dan ubah judul RUU

Ketua Fraksi Nasional Demokrat (F-Nasdem) Ahmad Ali berpandangan penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan hanya menyisakan potensi resistensi dari kalangan pekerja terhadap RUU Cipta Kerja. Bagi Nasdem, kata Ali, klaster ketenagakerjaan menjadi tidak relevan dengan tujuan dasar pembentukan RUU yang ingin memangkas ketumpangtindihan regulasi dan menyederhanakan peraturan.

Bahkan, klaster ketenagakerjaan membuat proses pembahasan RUU Cipta Kerja menjadi tidak kondusif bagi tercapainya tujuan utama RUU yakni debiroktratisasi, perizinan, dan keleluasaan berinvestasi di Tanah Air. Karena itu, dalam hemat NasDem, mencabut klaster ketenagakerjaan dari RUU Cipta Kerja akan lebih konklusif.

Anggota Komisi III DPR ini berpendapat lebih tepat bila klaster ketenagakerjaan dibahas terpisah melalui revisi UU sectoral (RUU Ketenagakerjaan, red). Meskipun terdapat keterkaitan antara ketenagakerjaan dengan RUU Cipta Kerja, namun pembahasan ketenagakerjaan melenceng dari tujuan utama mempermudah masuknya investasi dan memangkas birokrasi perizinan.

“Agar fokus pembahasan RUU tentang kemudahan berinvestasi dan debirokratisasi perizinan, nama RUU tersebut menjadi tidak pas, bisa dilakukan penamaan ulang,” kata dia.

Namun demikian, terdapat tiga alasan semangat RUU Cipta Kerja masih relevan dengan kebutuhan bangsa saat ini. Pertama, alam birokrasi Indonesia yang ruwet sekaligus kerap menjadi parasit, dan tumpang tindihnya regulasi. Kedua, krisis ekonomi global yang sudah di depan mata. Ketiga, kesiapan lapangan kerja terkait bonus demografi yang mulai dirasakan sejak tahun 2020. Puncaknya bakal terjadi pada 2030-2040 mendatang.

karena itu, F-NasDem membuka ruang seluas-luasnya bagi berbagai kalangan untuk memberikan masukan soal klaster ketenagakerjaan. Terutama kalangan serikat pekerja untuk memberikan pandangan, diskursus, kontradiskursus, dan berbagai jenis masukan lainnya dalam menjawab tantangan-tantangan tersebut.

“Berangkat dari semua pemikiran di atas, Fraksi Partai NasDem mengusulkan agar ada perubahan nama dari RUU, dari RUU Cipta Kerja menjagi RUU Kemudahan Berinvestasi dan Debirokratisasi Perizinan,” usulnya.