AAG lantas mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Pajak. Alasannya, total pajak dan denda yang harus dibayarkan oleh AAG dari 2002-2005 terlalu besar. Tak sebanding dengan total keuntungan yang diterima oleh perusahaan perkebunan. AAG berharap DJP dapa melakukan perhitungan ulang. Hingga saat ini, kasus tersebut masih bergulir di Pengadilan Pajak.
DJP enggan mengomentari pernyataan keberatan AAG. Direktur P2Humas DJP Kismantoro Petrus mengatakan bahwa pihaknya tidak bisa berkomentar terkait keberatan AAG atas besaran pajak yang telah ditetapkan oleh DJP.
“Kalau itu pendapat dia (AAG), kan sudah banding. Itu sudah menjadi kewenangan Pengadilan Pajak. Saya tidak berani ngomong,” kata Petrus kepada hukumonline di Jakarta, Kamis (13/3).
Petrus menjelaskan, UU KUP hanya membatasi DJP pada keberatan Wajib Pajak (WP) saja. Jika AAG sudah melakukan banding ke Pengadilan Pajak, maka persoalan tersebut menjadi domain Pengadilan Pajak.
Sejauh ini, lanjutnya, AAG tidak melakukan komunikasi apapun terkait keberatan tersebut. Proses selanjutnya berada pada kewenangan Pengadilan Pajak untuk memutuskan keberatan atas besaran pajak yang teah ditetapkan oleh DJP. “No comment untuk itu. Sudah lepas dan tidak ada komunikasi. Mereka sudah ajukan banding,” tegas Petrus.
Ditemui dalam sebuah acara, Ketua Pengadilan Pajak I Gusti Ngurah Mayun Winagun juga ikut tak mau berkomentar mengenai perkembangan atas kasus yang kini tengah berjalan di Pengadilan Pajak. Menurut Winagun, Hakim Pengadilan Pajak tidak bisa membeberkan kasus yang tengah bergulir di Pengadilan Pajak.
“Saya tidak bisa berkomentar kalau soal itu. Karena Hakim Pengadilan Pajak tidak boleh membeberkan kasus yang masih dalam proses,” kata Winagun di Jakarta, Rabu (12/3), kemarin.
Sebelumnya, General Manajer Asian Agri Freddy Widjaya AAG meminta DJP menghitung kembali tagihan pokok pajak yang dibebankan kepada AAG. Ia mengaku, keuntungan yang diperoleh oleh AAG sepanjang 2002-2005 hanya mencapai Rp1,24 triliun. “Data ini tidak dimanipulasi. Kita minta cek lagi dan saling kroscek angka,” kata Freddy.
Sementara untuk pengajuan banding di Pengadilan Pajak, Freddy mengaku hingga saat ini belum ada putusan. Yang jelas, katanya, pihaknya telah melakukan pembayaran setengah dari sanksi administrasi sebagai syarat pengajuan banding ke pengadilan. “Kita sudah bayar yang Rp700 miliar. Kita tetap penuhi aturan yang batasannya Oktober,” pungkasnya.
Bahkan, melalui Indonesia Research and Strategic Analysis (IRSA), AAG menjabarkan data keuangan AAG sepanjang tahun 2002-2005. Setidaknya, ada tiga pelanggaran pajak yang dituduhkan kepada AAG yakni praktik transfer pricing yang menyebabkan kerugian berupa pengurangan penerimaan perusahaan sebesar Rp889 miliar, penggelembungan biaya perusahaan sebesar Rp1,5 triliun serta transaksi hedging fiktif yang menyebabkan kerugian sebesar Rp232 miliar.
Atas tuduhan tersebut, besaran penyelewengan sebesar Rp1,3 triliun dinilai sangat besar dan sulit dipahami dengan perhitungan masuk akal. “Akal sehatnya, tidak mungkin kan Anda bayar pajak melebihi dari laba Anda?,” kata Penasehat IRSA Faisal Basri.
















