“Meski begitu, di sana PTUN bisa fokus memeriksa perkara-perkara pelanggaran yang dilakukan oleh negara terhadap warga negara,” jelasnya.
Minimnya kewenangan PTUN di Indonesia ini berdampak kepada minimnya minat sarjana hukum untuk berkiprah sebagai hakim tata usaha negara. “Untuk yang ingin korupsi, perkara di PTUN itu termasuk ‘kering’. Sedangkan, bagi yang memiliki idealisme, perkara-perkara di PTUN itu sangat membosankan,” tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta Nurkholis Hidayat mempersoalkan eksistensi PTUN selaku salah satu pilar negara hukum. Selama kurun waktu setahun pada 2011, setidaknya ada enam kasus yang ditangani oleh LBH Jakarta yang bermuara ke PTUN. Ia mengatakan PTUN terlalu normatif dalam memutus perkara.
“Beberapa masalah sengketa tata usaha negara diantaranya adalah sangat normatif dan teknis karena hanya memeriksa bukti formal yang kebanyakan berupa surat. Akibatnya, masalah inti yang diatur dalam keputusan tata usaha negara tidak diperiksa secara berimbang di dalam persidangan,” demikian pandangan LBH Jakarta yang tertuang dalam catatan akhir tahun 2011.
Selain itu, keputusan pejabat yang merugikan langsung masyarakat, dianggap sah dan tetap dapat dilaksanakan meski warga sedang melayangkan gugatan. Kecuali, bila ada putusan pengadilan yang meminta pelaksanaannya ditunda. “Akibatnya, PTUN tidak dapat diandalkan sebagai alat perlindungan kepentingan rakyat,” ujar Nurkholis.
Apalagi, ini diperparah dengan banyaknya putusan PTUN yang tidak dieksekusi. Putusan PTUN yang berupa pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) akhirnya diserahkan kepada pejabat negara yang mengeluarkan KTUN tersebut. “Akibatnya, eksekusi tergantung pada niat baik dari pejabat yang digugat,” sebutnya.
