Irman yakin bila kehadiran perwakilan KPK di daerah-daerah akan membantu pemberantasan tindak pidana korupsi. “Kalau tidak di setiap provinsi, ya minimal di setiap wilayah sehingga pendeteksian bisa dilakukan sejak awal,” tukasnya.
Terpisah, Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah mengatakan KPK juga masih mengkaji peluang pembentukan perwakilan KPK di daerah. Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dituntaskan, seperti masalah anggaran.
“Ada juga masalah jumlah personel dan pengendaliannya,” ujar Chandra di sela-sela Konferensi Internasional Anti Suap di Dunia Bisnis Internasional, di Bali, Selasa (10/5).
Chandra mengungkapkan selama ini memang ada perbedaan pendapat mengenai daerah mana yang harus lebih dulu diprioritaskan. “Ada keingininan pembentukan KPK daerah lebih baik didahulukan di daerah-daerah yang rawan korupsi. Sementara ada pandangan lain, KPK dibentuk pada daerah-daerah yang relatif aman atau potensi korupsinya kecil,” pungkasnya.
