Anggota DPD AM Fatwa meminta aksi unjuk rasa penolakan terhadap peralihan kepemimpinan Gubernur kepada Basuki Tjahja Purnama dilakukan dengan damai. Aksi unjuk rasa yang belakangan dimotori oleh Front Pembela Islam (FPI) kerap berujung anarkis.

“Siapa saja boleh mengajukan aspirasi sepanjang mengkuti aturan yang berlaku dan berlangsung damai. Itu hak konstitusional, hak demokrasi untuk melakukan unjuk rasa,” ujarnya di Gedung DPD, Selasa (11/11).

Pergantian Gubernur yang sedianya akan digelar pada 18 November mendatang, memang menuai protes dari sebagian kalangan. Ahok yang kini menjabat pelaksana tugas Gubernur DKI diprediksi bakal menggantikan posisi Joko Widodo yang menjadi Presiden Indonesia.

Di tempat yang sama, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta, KH A. Syarifudin Abdul Gani berpandangan menghormati peralihan kepemimpinan sepanjang dilakukan secara konstitusional. Ia pun meminta agar eksekutif dan legislatif menahan diri agar tidak memberikan komentar yang memperkeruh suasana. Tetapi memberikan komentar yang meneduhkan suasana menjadi kondusif.

Untuk itulah, MUI mengusulkan agar DPD memfasilitasi Ahok, Ormas Islam, Ormas Betawi duduk bersama menyampaikan pandangan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat Jakarta.

“Demi kemaslahatan umat yang lebih besar, MUI DKI meminta kepada masyarakat untuk tetap menghormati konstitusi dan menjaga etika dalam menyampaikan aspirasinya agar kenyamanan dan ketertiban bermasyarakat tetap terjaga,” pungkasnya.