DPD mendorong dan memperjuangkan agar kelima RUU yang diusulkan DPD dapat masuk daftar Prolegnas Prioritas 2021. Biasanya, untuk dapat masuk dalam daftar prolegnas prioritas mesti beradu argumen dengan Baleg dan pemerintah. Sebab, masing-masing pihak dipastikan memiliki usulan RUU untuk dimasukan dalam daftar prolegnas prioritas.
Nantinya, jika sudah masuk dalam daftar prolegnas prioritas, DPD mendorong agar dapat segera dilakukan pembahasan. Termasuk RUU usulan DPD yang telah lebih dulu masuk dalam prolegnas prioritas 2020 yang hingga kini belum dilakukan pembahasan. Seperti RUU tentang Daerah Kepulauan.
Usulan DPD terhadap 5 RUU mesti dikawal dan ditindaklanjuti melalui strategi komunikasi dengan DPR dan pemerintah. Baginya, komunikasi menjadi penting agar sejumlah RUU yang menjadi usulan DPR mendapat persetujuan DPR dan pemerintah pada rapat kerja nantinya di Baleg, sehingga dapat masuk Prolegnas prioritas 2021.
Wakil Ketua PPUU DPD lain, Angelius Wake Kako menambahkan adanya komunikasi secara tripartit bertujuan agar RUU tak hanya sekedar masuk daftar prolegnas prioritas, namun berlanjut pada tahap pembahasan. Menurutnya, dengan masuk tahap pembahasan, kepentingan daerah bakal terakomodir.
Seperti RUU Kepulauan Daerah yang tak kunjung juga dibahas. Menurutnya RUU Daerah Kepulauan telah lama bermetammorfosa hingga kini. Bahkan telah mengalami perkembangan di periode DPD saat ini lantaran masuk prolegnas di awal periode 2020. “Satu ini hanya masuk ke list prolegnas prioritas dan belum dibahas. Ini yang perlu kita dorong kembali,” katanya.
