Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi)) kembali melaksanakan prosesi pengangkatan advokat baru yang diselenggarakan oleh DPC Peradi Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengangkatan advokat tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Wakil Ketua Umum DPN Peradi, Ahmad Fikri Assegaf mengatakan momen pengangkatan advokat bukan sekadar seremonial, melainkan awal dari perjalanan tanggung jawab moral dan profesional. Advokat merupakan salah satu pilar utama penegak hukum yang dituntut untuk berintegritas dan jujur selain memiliki kompetensi hukum.
“Profesi advokat bukan sekadar pekerjaan, tetapi pengabdian yang menuntut tanggung jawab moral dan intelektual,” ujar Fikri dalam sambutannya yang mewakili Ketua Umum DPN Peradi, Luhut M.P. Pangaribuan, Selasa (14/10/2025).
Baca juga:
- Empat Tokoh Ini Siap Berkompetisi dalam Pemilihan Langsung Ketum PERADI
- PERADI RBA Siapkan Munas IV, Haris Azhar Dorong Caketum Berintegritas dan Bisa Persatukan Organisasi
- Jelang Munas, PERADI Pimpinan Luhut Pangaribuan Ajak Anggota Daftarkan Diri Jadi Pemilih
Fikri mengutip pesan dari Luhut bahwa sumpah advokat diatur dalam Pasal 4 UU Advokat merupakan komitmen tertinggi untuk menjaga marwah profesi. Advokat harus menolak segala bentuk suap, gratifikasi, dan praktik tidak etis lainnya.
“Anti suap harus menjadi prinsip sejak awal berpraktik. Begitu berkompromi, advokat akan terjebak dan kehilangan kemampuan berpikir jernih. Ketika mendengar klien punya masalah hukum, jangan langsung berpikir masalahnya bisa diselesaikan dengan uang. Itu bukan advokat, itu makelar hukum,” jelasnya.
Menurutnya advokat sejati senantiasa menggunakan akal budi, pemahaman hukum, dan kebijaksanaan dalam membela kepentingan hukum masyarakat. Selain itu, advokat juga harus adaptif terhadap perkembangan teknologi hukum, termasuk pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) yang tetap saja butuh kehati-hatian dan verifikasi saat diaplikasikan.
“AI membantu, tetapi hasilnya harus diperiksa kembali. Banyak kasus di luar negeri advokat dihukum karena menggunakan AI tanpa verifikasi,” sebutnya.
Co Founder Firma Hukum Assegaf Hamzah & Partners itu mengingatkan kewajiban advokat untuk memberikan jasa hukum cuma-cuma (pro bono) minimal 50 jam setiap tahun sebagaimana diamanatkan UU Advokat. Hal tersebut sebagai bentuk nyata pengabdian advokat terhadap masyarakat.
“Saya yakin DPC Peradi Bantul akan terus mendorong pelaksanaan kewajiban pro bono sebagai bagian dari tanggung jawab sosial profesi,” tegasnya.
Ketua DPC Peradi Bantul, Wijaya Kusuma juga menyoroti pentingnya memperjuangkan kesetaraan antara advokat dengan penegak hukum lainnya, di tengah masih banyaknya advokat yang memiliki mental subordinat di hadapan aparat penegak hukum.
“Kita ini sudah menjadi bagian dari state organ yang punya kekuatan, tapi masih ada yang merasa di bawah. Jangan mau menjadi ‘ATM’ bagi oknum penegak hukum,” ujarnya.
Wijaya memaparkan, DPN Peradi saat ini tengah memperjuangkan perubahan posisi advokat dalam sistem peradilan pidana melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Kitab (KUHAP). Dalam rancangan KUHAP yang baru, advokat diharapkan mampu berperan aktif dalam proses hukum, tidak hanya bersifat pasif seperti diatur dalam KUHAP lama. Namun perubahan tersebut butuh diiringi dengan peningkatan kualitas advokat agar benar-benar mampu menegakkan hukum secara profesional.
“Kesetaraan bukan hanya soal posisi, tetapi juga soal kemampuan. Kita harus membuktikan bahwa advokat adalah penegak hukum yang sejajar dengan jaksa dan hakim,” tegasnya.
Memperjuangkan keadilan sejati menurutnya harus berlandaskan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusian. Keadilan pun bukan berarti membiarkan kezaliman, tetapi mengurai persoalan menjadi nilai-nilai kemanusiaan yang beradab.
