Di samping itu, pemegang saham Adaro ditengarai Alvin berusaha membawa kabur dana ke Singapura. Pada 2006 lalu, Coaltrade berhasil mengucurkan dividen hingga 100% dari laba atau mencapai USD35 juta. Alvin menambahkan, jika diminta, DPR akan memberikan data kasus transfer pricing ini kepada Bapepam-LK selaku lembaga pengawas. Namun DPR tidak akan menuding adanya pejabat tertentu yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini.
Tetap fokus
Usul penggunaan hak angket dalam kasus ini tak seangker penggunaan hak serupa dalam kasus BLBI. DPR kini juga sibuk menggelar interpelasi dalam kasus kenaikan harga barang pokok pasca pemerintah melonjakkan harga BBM. Karena itu, tidak mengherankan jika penandatangan hak angket kasus Adaro ini cuma 34 anggota Dewan.
"Tapi ini dari seluruh fraksi," kata Ade Daud Nasution, dari FPBR. Ade juga satu komisi dengan Alvin. Ia berharap usulan ini bisa diterima di rapat paripurna. Jika memang diterima dan penyelidikan benar-benar dilakukan DPR, hasilnya nanti akan berupa rekomendasi-rekomendasi.
Wakil Ketua DPR Sutardjo mengatakan, usulan ini akan dibawa ke rapat pleno pimpinan DPR. Selanjutnya Badan Musyawarah akan menentukan waktu yang pas untuk dibahas di rapat paripurna. "Tetap bisa fokus kok meskipun sudah ada hak angket dan interpelasi," ujarnya.
