DPR menegaskan pembahasan RUU Cipta Kerja tidak dilakukan secara sembarangan. Namun, pembahasan RUU usulan pemerintah ini dilakukan secara cermat, hati-hati, dan transparan meskipun masih dibahas di tengah masa reses. “Pembahasan RUU Cipta Kerja dilakukan secara cermat, hati-hati, transparan,” ujar Ketua DPR Puan Maharani dalam pidatonya pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I Tahun 2020-2021 dalam rangka penyampaian Pidato Presiden mengenai RUU APBN 2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2020).
Bagi Puan, terpenting pembahasan RUU Cipta Kerja tetap mengutamakan kesinambungan kepentingan nasional. Tak hanya untuk saat ini, tapi untuk masa yang akan datang. Dia mengatakan cara tersebut dilakukan agar RUU Cipta Kerja yang dihasilkan nantinya memiliki legitimasi yang kuat dalam menjaga kepentingan negara kesatuan republik Indonesia.
Dalam beberapa bulan terakhir di tengah situasi pandemi Covid-19, DPR tak lepas dari dinamika. Namun DPR pun tetap bekerja menjalankan fungsi legislasi di tengah keterbatasan. Misalnya, rapat-rapat tidak mengandalkan tatap muka secara langsung, tetapi juga secara daring. Hal itu dikuatkan dengan disahkannya rapat dengan metode virtual melalui Peraturan DPR No. 2 Tahun 2020 tentang Pembentukan Undang-Undang.
Puan melanjutkan DPR bersama pemerintah dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) telah mengevaluasi Prolegnas Prioritas 2020 pada masa persidangan IV tahun 2019-2020 agar capaian fungsi legislasi menjadi lebihi realistis dan terukur. Berdasarkan evaluasi bersama, daftar RUU dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2020 menjadi 37 RUU. Yakni, dengan komposisi 16 RUU dikurangi dari daftar Prolegnas Prioritas 2020 dan sebanyak 3 RUU ditambahkan dalan Prolegnas Prioritas 2020, serta 2 RUU sebagai pengganti RUU lama yang sudah masuk Prioritas 2020.
Dia menegaskan DPR bakal berupaya terus menyelesaikan seluruh RUU yang ada dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020. Namun demikian, penyelesaian sejumlah RUU dalam Prolegnas Prioritas 2020 tetap memperhatikan skala prioritas. “Sehingga kebutuhan hukum bagi negara kesatuan republik Indonesia dapat dipenuhi,” kata dia.
Presiden Joko Widodo berharap agenda legislasi di parlemen di tengah pandemi Covid-19 mesti tetap berjalan secara efektif dan efisien. Misalnya, rampungnya pembahasan RUU tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta RUU tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. (Baca Juga: Pembentuk UU ‘Rombak’ Daftar Prolegnas 2020 Menuai Kritik)
Dalam situasi perekonomian yang sedang terpuruk, RUU Cipta Kerja memang menjadi harapan dalam membenahi tumpang tindihnya aturan dalam investasi dan kemudahan berusaha. Bagi Presiden Jokowi, ekosistem nasional harus kondusif bagi perluasan kesempatan kerja yang berkualitas. “Penataan regulasi di berbagai sektor mesti dilakukan secara cepat,” kata Presiden.
Dia menilai berbagai regulasi yang tumpang tindih dan merumitkan hingga menjebak semua pihak dengan berbagai resiko mesti disudahi. Menurutnya, perbaikan dan penataan regulasi sedianya didedikasikan bagi perekomian yang berkeadilan. “Dengan menyediakan kesempatan kerja yang berkualitas seluas-luasnya, kita ingin semua harus bekerja. kita ingin semua sejahtera,” harapnya.
Masih menuai polemik
Sementara Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Amin Ak menyoroti langkah pemerintah yang berupaya mengubah peraturan di berbagai UU melalui RUU Cipta Kerja yang masih menuai polemik. Misalnya, Bab X draft RUU Cipta Kerja tentang investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional itu berpotensi menabrak konstitusi.
Dia melihat terdapat tiga persoalan dalam Bab X RUU Cipta Kerja itu. Pertama, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang bakal dibentuk melalui RUU Cipta Kerja berpotensi menimbulkan banyak persoalan. Mulai dari bentuk kelembagaan, skema investasi yang dilakukan, penatausahaan aset-aset negara yang bakal diinvestasikan, hingga status aset negara yang berubah menjadi milik lembaga.
Selain itu, kerja sama pembentukan perusahaan patungan, pembentukan entitas khusus dengan badan asing, ketentuan yang melarang pihak manapun (termasuk penegak hukum) untuk menyita aset lembaga, serta persoalan hilangnya status penyelenggara negara pada lembaga yang mengelola aset negara ini. Ironisnya, terdapat pasal yang menyebutkan bahwa pengurus dan pegawai lembaga tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya.
“Pasal tersebut jelas-jelas membentengi pelaku tindak korupsi dengan dalih investasi dan alasan imunitas,” kritik Anggota Komisi VI DPR ini.
Kedua, tujuan dan skema investasi bertentangan dengan spirit Pasal 33 UUD Tahun 1945. Dia menilai adanya aroma liberalisasi dalam proses investasi sangat kuat dalam Pasal 146 ayat (1) draf RUU Cipta Kerja yang menyebutkan, “Investasi pemerintah pusat hanya bertujuan untuk meningkatkan investasi dan penguatan perekonomian untuk mendukung kebijakan strategis penciptaan kerja.”
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu beranggapan, investasi semestinya bertujuan pada lima aspek yakni pertumbuhan ekonomi; pengentasasan kemiskinan; prioritas pengembangan Sumber Daya Manusia dan ekonomi padat karya; keadilan bagi pelaku usaha dan pekerja; serta berpihak kepada pemberdayaan UMKM untuk menciptakan lapangan kerja.
Ketiga, aspek kelembagaan menjadi poin penting untuk diperbaiki. Dia menilai hampir seluruh pasal terkait LPI, memunculkan polemik dan kontradiktif dengan prinsip akuntabilitas dan equality before the law. Menurutnya, ketiadaan dewan pengawas yang mengontrol LPI serta ketentuan yang menghadang masuknya penegak hukum saat terjadi kerugian negara membuat LPI kebal, tak tersentuh hukum. “Padahal, KPK pun memiliki dewan pengawas. Jadi RUU Cipta Kerja sebetulnya untuk kepentingan siapa?”
