DPR dan (Anti) Korupsi ‘Sehidup Semati'
Catatan Awal Tahun 2009

DPR dan (Anti) Korupsi ‘Sehidup Semati'

Kinerja pengadilan umum dan Mahkamah Agung dalam pemberantasan korupsi berada pada tren yang terus memburuk dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. pengadilan umum dibawah Mahkamah Agung masih menjadi surga bagi koruptor.

Hukumonline News
Hukumonline News
Rzk
Bacaan 2 Menit
DPR dan (Anti) Korupsi ‘Sehidup Semati'
Hukumonline

Sehidup semati. Itulah gambaran relasi antara semangat pemberantasan (anti) korupsi dan parlemen. Dalam konteks dua sejoli yang sedang kasmaran sehidup semati berarti satu mati yang lain mati atau satu hidup yang lain hidup. Berbeda, dalam relasi anti korupsi dan kalangan anggota Dewan, sehidup semati justru berarti satu mati maka yang lain hidup, dan sebaliknya. Atau dengan bahasa sederhana, keduanya saling menggantungkan nasib mereka satu sama lain.

 

Masing-masing kubu memiliki alat dan kesempatan untuk mematikan seterunya. Kubu anti korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), punya banyak cara untuk menjaring sejumlah anggota DPR dengan pasal-pasal korupsi. Mengembangkan sejumlah kasus yang sedang ditangani KPK adalah salah satu cara dimaksud. Kasus aliran dana Bank Indonesia, misalnya, sebagaimana diuraikan dalam dakwaan jaksa, jelas menyebut beberapa anggota atau mantan anggota DPR, selain Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin yang kini berstatus terdakwa.

 

Lalu, ada kasus alih fungsi hutan lindung, satu dari tiga kasus yang menyeret Al Amin Nur Nasution menjadi terdakwa. Di situ juga disebutkan bahwa Al Amin bukan satu-satunya anggota Dewan yang terlibat. Buktinya, dua kolega Al Amin, yakni Sarjan Taher dan Yusuf Erwin Faisal mengalami nasib serupa. Belum lagi, celotehan Agus Condro. Mantan Anggota DPR dari PDIP ini membeberkan adanya aliran dana terkait pemilihan Deputi Senior Gubernur BI. Miranda Goeltom salah satu kontestan ajang pemilihan tersebut konon menebar uang ke Agus dan koleganya yang lain.

 

Alat yang dimiliki DPR tidak kalah seramnya, yaitu RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). RUU ini ada gara-gara putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara permohonan pengujian terhadap UU KPK. Dalam putusannya, MK menyatakan pembentukan Pengadilan Tipikor seharusnya didasarkan pada undang-undang tersendiri, bukannya menumpang undang-undang lain, yakni UU KPK. Seperti biasa, MK menetapkan tenggat waktu, UU Pengadilan Tipikor harus eksis paling lambat Desember 2009.

 

Kabar dari Komisi III DPR yang bertanggung jawab membahas RUU ini masih simpang siur. Anggota Pansus RUU Pengadilan Tipikor Soeripto sesumbar memasang target pembahasan RUU akan rampung sebelum Pemilu 2009. Janji Politisi dari PKS ini sejalan dengan harapan Ketua DPR Agung Laksono. Dalam pidato pembukaan masa sidang DPR, Agung meminta RUU Pengadilan Tipikor diprioritaskan. Uniknya, Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan justru pesimis. Ia mengatakan saat ini untuk pembahasan RUU itu terkendala dengan kehadiran para anggota Pansus.

 

Problem di DPR harus mencari kuorum anggota. Apalagi menjelang Pemilu, kawan-kawan fisiknya saja yang ada di Jakarta, tapi hatinya ada di daerah pemilihan masing-masing, ujar Politisi dari PDIP ini.

 

Tren vonis bebas

Masih ada waktu sekitar 12 bulan lagi memang sebelum deadline habis. Namun, 12 bulan tidak ada artinya jika kita cermati cara kerja DPR menggodok undang-undang. Sangat sulit ditebak. Terkadang begitu cepat satu undang-undang rampung, terkadang juga sangat lamban, terutama undang-undang yang sarat kepentingan. Apalagi, jika melihat kalender politik nasional, dimana 2009 semua politisi termasuk yang ada di DPR akan konsentrasi dalam ajang pemilihan umum.

 

Maka dari itu, wajar jika banyak kalangan, khususnya LSM anti korupsi khawatir DPR gagal penuhi deadline. Apabila itu terjadi, eksistensi Pengadilan Tipikor bisa tamat. Dalam kondisi normal, tanpa Pengadilan Tipikor sebenarnya perkara korupsi masih bisa ditangani pengadilan umum. Masalahnya, hingga detik ini, kondisinya tidak normal. Karena itu pula, korupsi disebut sebagai extra ordinary crime. Kredibilitas peradilan umum tidak lagi dipercaya oleh masyarakat untuk mengadili perkara korupsi.

 

Kinerja Pengadilan Umum dan Mahkamah Agung dalam pemberantasan korupsi berada pada tren yang terus memburuk dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008. Pengadilan Umum dibawah Mahkamah Agung masih menjadi ‘surga' bagi koruptor, begitu bunyi pernyataan Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam siaran pers tentang Refleksi Kinerja Mahkamah Agung tahun 2008 dan Proyeksi 2009.

 

Pernyataan ICW didasari pada data yang menunjukkan bahwa tren vonis bebas di pengadilan umum terus meningkat dari tahun 2005 hingga 2008. Dalam kurun waktu itu, berdasarkan pemantauan ICW terhadap 1421 terdakwa korupsi, 659 divonis bebas, dan 291 divonis rendah (dibawah 2 tahun). Jadi, total 950 terdakwa korupsi telah "diselamatkan" oleh pengadilan umum dan MA. Dengan kata lain 66,85% putusan pengadilan umum, menurut ICW, tidak berkomitmen dengan upaya pemberantasan korupsi.

 

Tren Vonis Bebas di Pengadilan Umum

Tahun

Vonis Bebas

Prosentase

2005

54 dari 243 terdakwa

22,22%

2006

116 dari 361 terdakwa

31,4%

2007

212 dari 373 terdakwa

56,84%

2008

277 dari 444 terdakwa

62,38%

Sumber: Data ICW

 

Data tersebut, menurut ICW, akan semakin menyeramkan jika hingga Desember 2009, UU Pengadilan Tipikor belum juga muncul. Karena, tanpanya tidak akan ada lagi Pengadilan Tipikor. KPK pun harus rela menyalurkan hasil jerih payah mereka ke pengadilan umum. Jika itu benar terjadi, ICW memprediksi akan ada bencana bagi pemberantasan korupsi di Indonesia ke depan. Babak penentuannya, ada di tahun 2009. Di Tahun Kerbau ini, menurut ICW, akan menjadi tahun yang sangat rentan dengan pelemahan pemberantasan korupsi.

 

Tahun ‘malapetaka' DPR

Pertanyaan, apa kepentingan DPR sehingga layak dicurigai akan menghambat atau bahkan meniadakan upaya membentuk Pengadilan Tipikor yang konstitusional? Jawabannya terpampang jelas sepanjang tahun 2008 yang baru saja kita lewati. Kalangan Dewan yang sebelumnya untouchable, pada tahun 2008 ini, justru menjadi tamu langganan KPK. Baik hanya sebatas saksi maupun tersangka atau terdakwa.

 

Pemandangan seperti itu tidak tampak di era KPK Jilid I. Taufiqurrahman Ruki dkk menuai cibiran masyarakat karena terkesan tidak berani menyentuh gedung parlemen. Padahal, beberapa kasus seperti kasus korupsi Departemen Kelautan dan Perikanan era Rokhmin Dahuri jelas-jelas menyebut keterlibatan sejumlah anggota Dewan. Alhasil, istilah tebang pilih pun menjadi populer mengiringi kinerja KPK Jilid I, yang oleh sebagian kalangan dinilai lumayan bagus.  

 

Regenerasi KPK dari Jilid I ke Jilid II mengubah keadaan 180 derajat. Dinahkodai Antasari Azhar, KPK mulai menerobos tembok kokoh parlemen. Satu per satu anggota Dewan, sebagian sudah berstatus mantan atau beralih ke jabatan lain, berurusan dengan KPK. Pertama kali dalam sejarah, KPK juga sempat menggeledah ruangan kerja anggota DPR terkait kasus korupsi alih fungsi hutan lindung di Pulau Bintan.

 

Korban pertama KPK dari anggota DPR aktif adalah Saleh Djasit, ketika itu berstatus anggota Komisi VII DPR. Hanya saja, Saleh diciduk KPK dalam kapasitasnya sebagai mantan Gubernur Riau. KPK mendakwa Saleh terlibat dalam kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran. Setelah Saleh, kalangan anggota Dewan lainnya yang menyusul adalah Al Amin Nur Nasution, Hamka Yandhu, Antony Zeidra Abidin, Sarjan Taher, Bulyan Royan, dan Yusuf Erwin Faisal. Pimpinan KPK mengisyaratkan daftar nama ini masih dimungkinkan bertambah berdasarkan proses penyelidikan dan penyidikan.  

 

Kejadian di tahun 2008 cukup menjadi alasan bagi DPR untuk bersikap anti Pengadilan Tipikor. Dengan kewenangannya sebagai legislator, DPR tentunya memiliki kesempatan menjegal RUU Pengadilan Tipikor. Sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan khawatir DPR menggunakan dua cara. Pertama, mengulur waktu pembahasan hingga deadline  dari MK terlewati. Atau kedua, merumuskan substansi RUU yang justru melemahkan taji Pengadilan Tipikor, seperti dengan meniadakan hakim adhoc.

 

Cara kedua kemungkinan akan menjadi pilihan favorit DPR. Meski deadline putusan MK tidak dibarengi dengan sanksi, DPR sepertinya akan mematuhi amanat itu. Artinya, 2009 ini akan lahir UU Pengadilan Tipikor yang dinanti. Sesumbar anggota Komisi III Soeripto bisa menjadi kenyataan mengingat kesibukan politisi saat perhelatan pemilu. Hanya saja, karena tergesa-gesa maka jangan berharap banyak pada kualitas substansi RUU nya. Jika demikian kondisinya, maka UU Pengadilan Tipikor akan bernasib sama dengan produk legislasi DPR lainnya. Diuji ke MK, meskipun baru seumur jagung.

 

Pada akhirnya, waktu yang akan menjawab siapa yang mati terlebih dahulu. Pengadilan Tipikor atau (anggota) DPR?

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info