Anggota Komisi IX lainnya, Indra, menambahkan menegaskan dirinya sebagai anggota dewan sudah menandatangani petisi memberikan perhatian terhadap Wilfrida. Menurutnya, pemerintah mesti memberikan advokasi dan pembelaan secara maksimal kepada warga negaranya yang tersandung hukum di negara asing. Ia berharap berbagai pihak yakni DPR, Kementerian Luar Negeri, Kemenakertrans, dan BNP2TKI bekerjasama dalam menyelamatkan TKI yang terancam hukuman mati di Malaysia.
Politisi PKS itu menegaskan perlunya DPR memanggil Kemenakertrans, dan BNP2TKI untuk dimintakan penjelasan dan mencari solusi dalam menyelamatkan Wilfrida dari tiang gantungan. “Itu perlu. Dalam waktu dekat saya akan berkoordinasi dengan pimpinan, dan nanti akan kita telaah lebih jauh kemungkinan langkah apa yang bisa dilakukan DPR. Tentunya kita akan tanya progres instansi terkait yakni Kemenakertrans, dan BNP2TKI sebagai mitra kerja Komisi IX,” ujarnya.
Terpisah, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dita Indah Sari mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Malaysia melalui atase untuk meminta perkembangan kasus Wilfrida Soik. Dikatakan, pemberian advokasi dan bantuan hukum diberikan KBRI di bawah koordinasi Kemenlu. Sementara untuk kasus ketenagakerjaan, advokasi dilakukan oleh atase ketenagakerjaan di bawah Kemenakertrans.
“Perkembangan masalah ini akan kita sampaikan kepada keluarga Wilfrida masalah ini,” pungkasnya melalui pesan singkat kepada hukumonline.
