DPR Dukung KY Bisa Hukum Hakim
RUU KY:

DPR Dukung KY Bisa Hukum Hakim

IKAHI ‘mengancam’ akan ajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ali
Bacaan 2 Menit
Benny K Harman (kedua kanan) Ketua Komisi III DPR usulkan KY<br> bisa hukum kepada para hakim. Foto: Sgp
Benny K Harman (kedua kanan) Ketua Komisi III DPR usulkan KY<br> bisa hukum kepada para hakim. Foto: Sgp

Pembahasan revisi UU No 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (KY) berlangsung panas. Terutama ketika pembahasan mulai beralih ke penambahan kewenangan yang dimiliki KY. DPR menghendaki agar KY memiliki gigi atau taji yang tajam dalam penjatuhan sanksi kepada para hakim.

 

Benny K Harman, Ketua Komisi III DPR mengusulkan agar KY bisa langsung menjatuhkan sanksi kepada para hakim. “Saya usulkan agar hakim pengadilan negeri dan hakim pengadilan tinggi bisa langsung dijatuhi sanksi oleh KY,” ujarnya dalam Rapat Panja RUU KY di Ruang Komisi III, Kamis (26/5).

 

Sanksi yang bisa dijatuhkan KY kepada para hakim tingkat pertama dan tingkat banding ini, lanjut Benny, bisa berupa pemberhentian ataupun teguran. “Seharusnya KY bisa langsung menjatuhkan sanksi, apapun sanksinya. Biar kewenangan KY lebih tajam,” tuturnya.

 

Sementara, untuk hakim agung tentu ada perlakuan berbeda. Benny menuturkan untuk hakim agung, penjatuhan sanksi harus dilakukan melalui prosedur majelis kehormatan hakim (MKH) yang terdiri dari unsur KY dan MA. Setelah itu, putusan MKH ini berupa rekomendasi yang dieksekusi oleh Ketua MA. Aturan untuk hakim agung ini sudah cukup jelas diatur dalam UU No 3 Tahun 2009 tentang MA.

 

Usulan Benny ini disetujui oleh mayoritas fraksi di Panja. Hanya Baharuddin dari Fraksi PKB yang menolak usulan ini. Ia tak setuju bila ada pembedaan sanksi antara hakim biasa dengan hakim agung. “Kenapa harus dibeda-bedakan?” tuturnya.

 

Perwakilan Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Abdul Ghani Abdullah juga menolak usulan ini. Pria yang juga hakim agung ini menilai penjatuhan sanksi oleh KY ini bertentangan dengan kewenangan KY yang diberikan oleh Konstitusi yakni, menjaga keluhuran martabat dan profesi hakim. “Jangan sampai mau memperkuat kewenangan KY, justru dengan melanggar konstitusi,” tuturnya.

 

Selain itu, Abdul Ghani juga menilai usulan ini akan mempengaruhi kemerdekaan kekuasaan kehakiman. “Independensi hakim dalam memutus perkara ini bisa terancam. Nanti, bisa-bisa hakim tak mau membuat putusan, karena bisa langsung dijatuhi sanksi oleh KY,” ujarnya. Ia menegaskan kemerdekaan kekuasaan kehakiman juga dijamin oleh konstitusi.

 

Karenanya, Abdul Ghani menuturkan bila DPR dan Pemerintan tetap memasukkan kewenangan ini ke dalam UU KY, maka upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi sangat terbuka. “Bisa saja hakim mengajukan judicial review setelah undang-undang ini disahkan,” tegasnya.

 

Benny tak sependapat dengan alasan independensi peradilan. Ia menegaskan usulannya ini tak akan menabrak independensi peradilan. “Ini justru agar independensi peradilan dapat terjadi, sehingga tidak diperlakukan seenaknya,” tutur Benny.

 

Sekedar mengingatkan, dalam rapat sebelumnya, Abdul Ghani menuturkan adanya ketidaksinkronan pasal dalam RUU KY yang sedang dibahas ini. Pasal 20 ayat (1) huruf e menyatakan bahwa KY bisa menjatuhkan sanksi (langsung) kepada para hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim.

 

Sementara, di Pasal 22E ayat (1) RUU KY ini menyatakan bahwa KY mengusulkan penjatuhan sanksi kepada Ketua MA. Bukan menjatuhkan sanksi, tetapi hanya mengusulkan penjatuhan sanksi.

 

Usulan Benny K Harman sebenarnya tidak tertuang dalam draf awal. Karenanya, pemerintah belum mau bersikap. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham Wahiduddin Adams mengatakan secara prosedural bila ada perubahan dalam draf awal RUU yang dibahas, maka harus melapor ke presiden terlebih dahulu.

 

“Saya akan lapor ke menteri (Menteri Hukum dan HAM,-red) mengenai hal ini,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info