Para wakil rakyat di Komisi I DPR mempertanyakan urgensi pembentukan pos Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu). Di samping merupakan jabatan yang masih asing, Wamenlu dinilai bertentangan dengan efisiensi anggaran di Departemen Luar Negeri.
Job description Wakil Menteri Luar Negeri ini apa? Untuk mengurusi internal Deplu atau untuk kegiatan-kegiatan internasional? kata Yudi Chrisnandi, ketika Komisi I mengadakan rapat kerja gabungan dengan Menkopolhukam, Widodo AS, Senin (24/3). Menteri lain yang hadir dalam rapat itu adalah Menlu Hassan Wirajuda, Menhan Juwono Sudarsono, Kapolri Jendral (Pol) Sutanto dan Jaksa Agung Hendarman Supandji.
Menurut Yudi, pembentukan pos baru itu tidak selaras dengan efisiensi anggaran yang dilakukan Deplu. Politikus partai Golkar ini ini khawatir, bukannya berkontribusi positif, Wamenlu justru menghamburkan anggaran Deplu.
Seperti diketahui, pada 10 Maret lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memutuskan membentuk pos baru di Deplu untuk posisi Wamenlu. Yang menjadi pertimbangan Presiden ialah adanya peningkatan diplomasi RI, baik dalam skala bilateral, regional maupun multilateral.
Menlu Hassan Wirajuda menjelaskan, keputusan Presiden itu dikeluarkan dalam bentuk Perpres No. 20 dan No. 21 Tahun 2008. Perpres ini merupakan perubahan atas Perpres No. 9 Tahun 2005 tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian negara.
Perubahan itu dilakukan dalam rangka mendukung tertib administrasi pemerintahan dan peningkatan kinerja Deplu, ujar Menlu. Ia menambahkan, sebelum mengeluarkan Perpes itu, Presiden terlebih dulu berkonsultasi dengan Menlu dan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.
Di Perpres itu disebutkan, Wamenlu merupakan jabatan struktural setingkat Eselon I. Bukan jabatan politik, tandas Menlu. Menlu juga menegaskan bahwa pos baru ini tidak akan menguras anggaran Deplu. Penambahan pos wamenlu menurut kalkulasi kami masih dalam jangkauan anggaran, tegasnya.
Menlu menjelaskan, Wamenlu bukanlah jabatan yang baru sama sekali. Negara-negara anggota Uni Eropa, misalnya, seluruhnya memiliki Wamenlu. Bahkan negara tetangga seperti Jepang dan China memiliki tidak kurang dari lima Wamenlu.
Soal pembagian tugas, menurut Menlu, posisi Wamenlu tidak jauh beda dengan posisi Wakil Jaksa Agung atau Wakil Kapolri. Karena itu, keberadaan Wamenlu diyakini akan meningkatkan kinerja Deplu. Tugas Wamenlu juga tidak akan tumpang tindih dengan tugas Menlu.
Ditanya wartawan soal siapa yang bakal menduduki pos Wamenlu, Menlu tidak bersedia menjawab. Saya belum bicara orang. Saya baru membahas soal struktur organisasi, ungkapnya.
Meski demikian, kabar yang beredar menyebutkan, yang akan ditunjuk Presiden menjadi Wamenlu adalah Makarim Wibisono. Diplomat senior berusia 61 tahun ini terakhir menduduki Ketua Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkantor di Jenewa, Swiss. Selama 30 tahun lebih ia menjadi diplomat karier, sebelum pada September 2004 diangkat menjadi Perwakilan Tetap RI untuk Komisi tersebut.
Belum Jelas
Ketua Komisi I Theo L Sambuaga mengatakan, DPR tidak bisa ikut campur terlalu jauh dalam masalah ini. Wamenlu itu jabatan struktural, bukan jabatan politik. Kalau jabatan politik, Presiden harus berkonsultasi dulu dengan DPR, ujarnya. Itu diatur dalam Undang-Undang Kementerian Negara.
Soal kementerian negara memang hendak diatur di dalam Undang-Undang tersendiri. Ini sesuai amanat Pasal 17 ayat 4 UUD 1945. Sayang, hingga sekarang, RUU Kementerian Negara belum juga disahkan.
Berdasarkan RUU tersebut, kementerian negara dibagi menjadi tiga, yaitu kementerian utama, kementerian pokok, dan kementerian khusus. Menlu tergolong kementerian Utama.
Berbeda dengan kementerian pokok dan kementerian khusus, kementerian utama memiliki kantor wilayah atau perwakilan, baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini ditegaskan di Pasal 8 RUU ini.
Dari segi organisasi, kementerian utama tidak mengenal wakil menteri. Sesuai Pasal 9 RUU ini, di bawah menteri adalah Sekjen, Dirjen dan Irjen. Di bawahnya lagi ada badan-badan tertentu, staf ahli dan kantor wilayah.
Meski demikian, Pasal 12 RUU ini menyatakan, ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, dan susunan organisasi kementerian diatur dalam Peraturan Presiden.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Yusron Ihza Mahendra, mengatakan bahwa status Wamenlu masih belum jelas. Apakah ini benar-benar jabatan struktural atau jabatan politik, kata wakil rakyat dari Fraksi Gabungan Bintang Pelopor Demokrasi ini.
Bila jabatan struktural, urai Yusron, mestinya yang duduk di sana adalah orang dalam Deplu yang belum memasuki usia pensiun. Sementara itu, bila jabatan politik, seharusnya Presiden memberi kesempatan kepada seluruh pihak di luar Deplu. Meski tidak ada kewajiban untuk konsultasi dengan DPR, di-sunnah-kan Presiden menjelaskan soal ini kepada DPR, jelasnya.
















