DPR mengkritisi aturan pelarangan menggunakan jilbab bagi polwan. Karena itu, Kapolri diminta DPR untuk melakukan evaluasi larangan penggunaan jilbab.
“Kami minta aturan yang melarang ini ditinjau kembali,” ujar anggota Komisi III Buchori Yusuf saat Rapat Dengan Pendapat Umum (RDPU) dengan Kapolri, Selasa (18/6).
Menurut Buchori, larangan itu dikategorikan pelanggaran HAM. Seseorang yang menjalankan agama sesuai keyakinan diatur dalam UUD 1945. Jadi, dia mengingatkan Polri perlu membuat aturan yang tidak melanggar HAM apalagi untuk menjalankan keyakinan seseorang dan tidak sepanjang tidak mengurangi tugas sebagai aparat negara. “Menggunakan jilbab itu lebih anggun, jika mendekati masyarakat akan lebih bersifat persuasif,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
Anggota lainnya, Ahmad Yani menambahkan keleluasaan bagi polwan menggunakan jilbab tak boleh dikebiri. Seperti di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Penggunaan jilbab bagi polwan tidak hanya diberikan di satu wilayah saja. “Saya yakin polisi sekarang sangat religius, dan saya mohon Perkap itu direvisi, sehingga polwan bisa menggunakan jilbab,” ujarnya.
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menegaskan Kapolri harus segera melakukan evaluasi. Apalagi, kian hari banyaknya polwan yang ingin menjalankan keyakinannya menggunakan jilbab kala menjalankan tugasmemberikan pelayanan kepada masyarakat. Sama halnya dengan Buchori, menurut Yani, pola pendekatan terhadap masyarakat oleh polwan yang mengenakan jilbab diharapkan jauh lebih persuasif. “Saya berharap polri merevisvi peraturan terkait pelarangan jilbab,” ujarnya.
Ahmad Bassarah punya pandangan serupa. Menurutnya, pelarangan jilbab bagi polwan tak ubahnya persamaan di depan hukum. Ia berpendapat, polwan semestinya diberikan kebebasan dalam menjalankan agama sesuai dengan keyakinanya, termasuk mengenakan jilbab. Begitu pula dengan polwan lain yang hendak menjalankan agamanya di luar muslim.
Aturan Polri, kata Bassarah harus memberikan kebebasan kepada anggota Polri yang hendak menjalankan agama. “Saya amini menggunakan jilbab, mereka harus diberikan kebebasan menjalankan agamanya. Sama halnya equality before of law. Sama halnya dengan agama lain menjalankan agamanya,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.
















