Keterlibatan Indonesia dalam kancah dunia internasional menyikapi perubahan iklim semakin terasa. Meski disparitas harga menjadi tantangan, pemerintah dan DPR mulai menyuarakan betapa pentingnya energi baru terbarukan yang perlu diatur sedemikian rupa dalam undang-undang agar harga energi dapat terjangkau.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignatius Jonan dalam acara The 2nd World Parliamentary Forum di Bali, Rabu (12/9/2018) sebagaimana dikutip dari laman resmi esdm.go.id.
Menurutnya, perkembangan kapasitas terpasang dari pembangkit energi baru terbarukan hingga pertengahan 2018 bertambah 140 Mega Watt dari panas bumi; 94,1 MW dari tenaga surya, mikrohidro dan angin; serta bioenergi menyumbang 18 MW. “Tentu yang penting dilihat pertumbuhan dari pembangkit dan bagaimana dukungan dari parlemen Indonesia,” ujarnya. Baca Juga: 2 Regulasi Penghambat Penerapan Energi Baru Terbarukan Versi BPHN
Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan energi baru terbarukan, Kementerian ESDM membuat pembaruan kebijakan dengan menyasar sektor transportasi melalui program mandatori B20. Bagi Jonan, tantangan yang dihadapi tidak lagi bertumpu pada pembangkit, melainkan sektor transportasi.
Tercatat hingga Agustus 2018, terdapat 70 kontrak yang telah melakukan penandatanganan pembangkit energi baru terbarukan. Rinciannya, 4 telah beroperasi, 23 tahap konstruksi, dan 43 dalam proses persiapan financial close. Baginya, melalui berbagai kebijakan energi baru terbarukan ini bentuk tanggung jawab dan upaya pemerintah mengawasi penggunaan energi masyarakat. “Ini untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Ketua DPR Bambang Soesatyo menilai kesadaran terhadap energi bersih, aman, dan terjangkau semakin meningkat. Terlebih, setelah ditetapkannya tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan Paris Agreement, 2015 mengenai perubahan iklim.
Sejalan dengan SDGs itu, kata dia, ketersediaan energi listrik menjadi instrumen yang penting dalam kehidupan manusia. Sebab, selama ini ketersediaan energi listrik cenderung tergantung pada energi fosil. Ini karena pengembangan sumber energi terbarukan dinilai masih amat terbatas. Padahal, potensi energi terbarukan seperti energi air, energi surya, panas bumi, hingga energi angin cukup besar.
“Hal ini disebabkan harga energi terbarukan belum kompetitif ketika dibandingkan dengan harga energi fosil, penguasaan teknologi (juga) yang rendah,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Hukumonline, Kamis (13/9).
Politisi Partai Golkar itu menilai pentingnya pembangunan berkelanjutan bidang energi terbarukan di dalam negeri, khususnya dalam proses produksi penggunaannya. Hanya saja, penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan mesti melibatkan semua komponen masyarakat. “Energi dan cara kita menggunakannya harus efisien, berkelanjutan, dan sedapat mungkin terbarukan,” harapnya.
Menyusun RUU
Menanggapi akan pentingnya kebutuhan energi terbarukan, DPR sudah mulai menggagas dan menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Energi Baru Terbarukan. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VII DPR Kurtubi. Ditegaskan Kurtubi, Komisi VII DPR, sedang merancang terbitnya RUU tentang Energi Baru Terbarukan ini. Selain sebagai payung hukum, RUU ini nantinya akan mengatur mekanisme pengembangan energi baru terbarukan secara menyeluruh.
Kurtubi yakin melalui pengembangan energi baru terbarukan dapat mempercepat industrialisasi guna menciptakan lapangan pekerjaan yang berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. DPR, kata Kurtubi, mendukung penuh upaya menggali energi baru terbarukan ini. “Kita punya energi matahari, panas bumi, dan energi angin yang belum dimaksimalkan,” kata dia.
Politisi Partai Nasional Demokrat itu menuturkan Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris pada Oktober 2016 lalu. Intinya, Indonesia mendukung keinginan negara-negara di dunia dalam persoalan perubahan iklim ini. Dengan cara melalui pengurangan energi-energi kotor dan mendorong energi bersih.
Ia berharap agar energi yang terdapat di dalam negeri dapat dimaksimalkan, termasuk meningkatkan produksinya. Seperti, potensi sumber energi panas bumi yang sedemikian besar yang pengembangannya tidak maksimal. Menurutnya, bila pengelolanya diserahkan ke pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikhawatirkan tidak efektif karena permasalahan dana yang menjadi persoalan.
Meski begitu, Ketua Kaukus Nuklir DPR ini meminta pemerintah mesti serius dalam upaya membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) yang bersih dan menghasilkan. “Karena itu melalui RUU yang sedang kita rancang ini bisa menjadi payung hukum,” harapnya.
Sebelumnya, DPD pun telah merancang RUU yang sama. Sayangnya hingga kini penyusunan RUU Energi Baru Terbarukan tak juga kunjung rampung. Padahal, sejak Juli 2017, DPD telah menyerap aspirasi ke berbagai daerah. “RUU ini disusun berdasarkan aspirasi masyarakat dan perkembangan isu global yang semakin mengarah pada persoalan tata kelola sumber daya di masa depan,” kata anggota Komite II Anna Latuconsina beberapa waktu lalu.
