Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (Ikohi) menuntut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak lagi menunda ratifikasi Konvensi Antipenghilangan Paksa (UN Convention Again Enforced Dissapearance). Konvensi ini, akan mulai diberlakukan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 23 Desember 2010 setelah disahkan pada 20 Desember 2006.
“Tak ada tanda dari eksekutif dan legislatif untuk segera meratifikasi konvensi yang ditandatangani pemerintah 27 September 2010 di New York,” tutur Mugiyanto, koordinator Ikohi seperti dikutip dari siaran pers organisasi itu, Senin (20/12).
Desakan Ikohi itu dipicu setelah diketahui Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2011, Konvensi Anti Penghilangan Paksa tidak dimasukkan. Artinya, DPR tidak akan dengan serius untuk mengagendakan pembahasan ratifikasi konvensi, tuding Mugiyanto.
Kekecewaan Mugiyanto juga dialami Koordinator Kontras. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu menyayangkan tidak dimasukkannya ratifikasi dalam Prolegnas 2011. “Tidak termasuk dalam 70 RUU prioritas dan lima daftar RUU kumulatif berisi tentang perjanjian internasional, putusan Mahkamah Konstitusi yang akan diselesaikan tahun depan,” papar Haris Azhar, koordinator Kontras.
Dia mengingatkan, ratifikasi konvensi ini adalah salah satu poin rekomendasi DPR tentang kasus penghilangan paksa terhadap aktivis 1997/1998. Rekomendasi itu telah disahkan oleh sidang paripurna DPR, 28 September 2009.
Isi dari rekomendasi DPR tersebut antara lain: Pertama, merekomendasikan Presiden untuk membentuk Pengadilan HAM Ad-hoc. Kedua, merekomendasikan Presiden serta segenap institusi pemerintah serta pihak terkait untuk segera melakukan pencarian terhadap 13 aktivis yang masih hilang. Ketiga, merekomendasikan pemerintah untuk merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban yang hilang. Keempat, merekomendasikan pemerintah agar segera meratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sebagai bentuk komitmen dan dukungan untuk menghentikan praktek penghilangan paksa di Indonesia.
“Hanya saja, ungkap Mugiyanto, “tak satupun rekomendasi DPR ditindaklanjuti pemerintah dan tak ada desakan dari legislatif.”
Perilaku pemerintah dan DPR, sambungnya, menunjukkan bahwa kedua lembaga negara tersebut memang tidak pernah serius dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu. Serta tak ada jaminan negara bagi warga negara pada praktik penghilangan paksa.
Konvensi ini adalah perjuangan panjang korban dan keluarga korban penghilangan paksa, terutama di negara-negara Amerika Selatan sejak 1970. Poin penting dari konvensi ini adalah mampu mencegah terjadinya praktik penghilangan orang secara paksa.
Pasalnya, negara yang meratifikasi konvensi harus menyelidiki praktik penghilangan paksa oleh orang dan sekelompok orang kemudian dibawa ke pengadilan. Selain itu, negara pihak harus menentukan kebijakan penting yang menegaskan bahwa penghilangan paksa merupakan tindak pidana.
Berdasarkan siaran pers Komite Palang Merah Dunia (International Committee of Red Cross/ICRC) tertanggal 27 Agustus 2010, negara-negara diajak untuk segera meratifikasi konvensi. Perjanjian ini mensyaratkan akan disahkan PBB jika sudah ada sedikitnya 20 negara yang meratifikasi. Per tanggal siara pers ini, tercatat sudah ada 83 negara yang meratifikasi dan 19 negara lain baru menjadi pihak.
