Komisi I DPR memilih sembilan dari 27 calon komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) 2013-2016. Pemilihan dilakukan setelah Komisi I menggelar uji kelayakan dan kepatutan selama dua hari sejak Selasa (2/7) hingga Rabu (2/7) dilanjutkan rapat internal komisi pada malam hari.
Rencana pemilihan dilakukan secara musyawarah mufakat akhirnya batal. “Karena itu ditempuh cara voting untuk memilih sembilan komisioner,” ujar Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq, di ruang Komisi I, DPR.
Mahfudz menilai seluruh calon memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menjadi komisioner KPI. Pengetahuan dan wawasan sejumlah calon dipandang cukup mumpuni. “Sayangnya, hanya sembilan kursi yang dibutuhkan KPI,” paparnya.
Berbeda dengan pemilihan komisioner Komisi Informasi Publik (KIP) pada pekan lalu yang dilakukan secara tertutup, pemilihan KPI dilakukan terbuka. Dikarenakan pemilihan dilakukan melalui mekanisme voting, dan tidak memilih satu calon saja, sedangkan pemilikan komisoner KIP menggunakan mekanisme musyawarah mufakat.
Mahfudz melanjutkan, pengambilan keputusan sedianya akan dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Sayangnya, anggota Komisi I memiliki penilaian dan pandangan berbeda. Itu sebabnya, voting menjadi jalan terakhir dalam mengambil keputusan pemilihan sembilan komisoner terpilih. “Terus terang pimpinan dan Kapoksi kesulitan menyepakati sembilan nama yang bisa diputuskan sebagai komisioner KPI terpilih,” ujarnya.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu lebih jauh berpandangan anggota komisi menyepakati dalam pemilihan tetap mempertahankan tiga unsur petahana. Mahfudz beralasan dengan memilih kembali tiga komisioner lama, setidaknya mampu menjaga keseimbangan serta kesinambungan kerja KPI periode sebelumnya. Dengan begitu, jelas Mahfudz, komisioner periode berikutnya tidak terlampau lama beradaptasi dengan proses kinerja KPI.
Anggota Komisi I, Muhammad Najib menyatakan pemilihan melalui voting lantaran adanya fraksi yang memiliki afiliasi dengan media tertentu. Namun begitu, pemilihan tetap berjalan lancar. Soal tantangan ke depan bagi komisoner terpilih, KPI harus melakukan pengawasan ketat terhadap tayangan media. Pasalnya, tayangan media banyak mengandung muatan kekerasan dan hiburan semata. “Bahkan hanya mengejar rating,” imbuh politisi Partai Amanat Nasional itu.
Komisioner Terpilih | Jumlah Suara |
Bekti Nugroho | 47 |
Judharikasawan | 46 |
Agatha Lily | 44 |
Azimah Subagijo | 39 |
Idy Muzayyad | 31 |
Amirudin | 29 |
Sujarwo Rahmat | 29 |
Danang Sangga Buana | 27 |
Fajar Arifianto Isnu Nugroho | 27 |
Dipilih juga empat komisoner KPI cadangan yakni Iswandi Syahputra 26 suara, Ezki Tri Rezeki Widianti 25 suara, Nina. Mutmainnah Armando 21 suara, Muhammad Zen Al-Faqih 21 suara.
Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang berharap komisoner terpilih mampu menjadi mediator antara kepentingan publik dan media. Selain itu, KPI juga diharapkan meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi tayangan media televisi yang menyimpang dari kode etik tayangan televisi. Agar tayangan maupun siaran yang berkembang tetap terjaga kualitasnya.
Agus berpandangan, media sejatinya tak hanya berorientasi pada hal yang bersifat komersil. Sebaliknya, media pun berkewajiban berkontribusi dalam memberikan sumbangsih demi majunya bangsa dan negara.
Misalnya, tayangan yang berisi bidang pendidikan dan wawasan harus lebih ditambah kuantitasnya. Yang pasti, media tetap harus menjaga keseimbangan antara sisi komersialitas dengan kepentingan publik.
Anggota Komisi I lainnya Nurul Arifin berharap sembilan komisoner terpilih dapat menjaga amanah sesuai dengan mandat UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Tak kalah penting, KPI tetap harus menjaga independensi sebagai lembaga yang juga bertugas melakukan pengawasan terhadap tayangan media. “Tetap netral dan menjaga independensi lembaga,” pungkas politisi Partai Golkar itu.
