Seluruh fraksi yang ada di DPR sepakat untuk membahas RAPBN 2014. Hal tersebut terungkap dari sidang paripurna DPR yang mengagendakan pandangan dari tiap fraksi, Kamis (23/5). Meskipun sembilan fraksi yang ada di DPR menyepakati pembahasan, namun, terdapat sejumlah masukan indikator-indikator dalam RAPBN 2014 yang harus segera dibenahi pemerintah.
Misalnya saja fraksi dari Partai Gerindra. Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra Fary Djemi Francis berharap ada dua indikator keberhasilan peningkatan angka pertumbuhan ekonomi yang harus disinggung pemerintah. Kedua indikator tersebut adalah indeks penyerapan tenaga kerja dan indeks kemiskinan.
Ia mengatakan, meski sejak beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi berada di atas angka enam persen, namun dinilai tak mampu mengatasi masalah kesejahteraan rakyat. Atas dasar itu pula, kedua indikator ini penting untuk memantau pergerakan tingkat keberhasilan pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya.
"Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen, maka harus mampu menyerap 600 ribu tenaga kerja dan menghapus jumlah orang miskin sebanyak 600 ribu jiwa," tutur Fary.
Juru Bicara Fraksi PDIP Sayed Muhammad Mulyadi menyasar belanja negara dalam RAPBN 2014 yang mengalami kenaikan sebesar 18,75 persen dari APBN 2013. Ia berharap, dalam RAPBN 2014 belanja negara ini bisa lebih ditekankan lagi. Sehingga alokasi dapat disubsidikan ke dalam program pengentasan kemiskinan.
Dari catatan fraksinya, tiap tahun daya serap belanja pegawai pemerintah semakin muluk. Bahkan, belanja gaji pegawai per orang mencapai Rp45 juta per tahunnya. Sedangkan program pengentasan kemiskinan hanya sebesar Rp2 juta tiap orang per tahunnya. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang signifikan terkait dengan kesejahteraan rakyat.
“Ditinjau dari sudut belanja negara pemerintah diharapkan tingkatkan kesejahteran dengan cara bersentuhan riil dengan rakyat, seperti pengentasan kemiskinan dan ciptakan lapangan kerja bagi rakyat. Alokasi belanja pegawai yang besar sangat bebani APBN,” tutur Sayed.
Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat Heriyanto mengingatkan pemerintah untuk terus melakukan evaluasi pada pelaksanaan APBN 2013. Evaluasi ini nantinya diharapkan bisa menjadi masukan pemerintah dalam menjalankan APBN 2014. Salah satu tujuan evaluasi, agar pembangunan ekonomi sesuai arah kebijakan jangka panjang sudah tepat dilakukan.
“Pelaksanaan APBN 2014 merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kedua, karena itu Fraksi Partai Demokrat meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi dan sasaran yang sudah ditetapkan dari periode sebelumnya,” ujar Heriyanto.
Pemerintah Optimis
Pemerintah mengapresiasi persetujuan dewan untuk membahas lebih lanjut kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam RAPBN 2014. Rencananya, pemerintah akan memberi tanggapan atas masukan-masukan ini pada sidang paripurna mendatang, Selasa 28 Mei 2013.
Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia, Menteri Keuangan Chatib Basri optimis perekonomian tumbuh berada di kisaran 6,4-6,9 persen. Alasannya karena dari perkiraan pemerintah tingkat konsumsi rumah tangga, investasi dan ekspor akan mengalami peningkatan yang positif.
Dengan begitu, lanjut Chatib, ke depan diperkirakan kontribusi konsumsi pemerintah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia paling tidak bisa mencapai 0,3 persen. “Saat ini share pengeluaran pemerintah itu enam persen dari gross domestic product. Kalau pengeluaran pemerintah bisa tumbuh lima persen saja, maka akan ada tambahan 0,3 persen,” katanya.
Ia mengatakan, target pertumbuhan ekonomi 2014 yang lebih rendah ketimbang asumsi RPJMN 2009-2014, lantaran terdapatnya perbaikan ekonomi global di luar perkiraan pemerintah. “Ketika RPJMN dibuat, saya kira antisipasi terhadap situasi global juga belum sedalam ini, karena kita tahu bahwa recovery di US (Amerika Serikat) itu terjadi lebih lambat dari perkiraan kami,” kata Chatib.
Sebagaimana diketahui, pada RPJMN 2009-2014 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada di kisaran tujuh sampai 7,7 persen.
