“Ritel modern itu usaha jasa, kalau pasar tradisional itu perdagangan,” ujarnya.
Ia mengatakan pada usaha ritel modern, produsen menitipkan barang kepada supermarket, dan terdapat biaya jasa titip, bukan keuntungan dari penjualan. Sedangkan pasar tradisional mengambil keuntungan dari hasil penjualan.
Tadjuddin menjelaskan, UU ritel modern harus mengatur perlindungan produksi dalam negeri antara lain, barang yang dijual setengahnya harus buatan Indonesia, jam buka tutup dan lokasi. “Selain itu, harus membantu memasarkan produk lokal melalui jaringannya di seluruh dunia,” katanya.
Dengan begitu, lanjut dia, produksi nasional bisa berkembang dan bersaing di pasar internasional. Mengenai syarat tinggi produksi dalam negeri yang dianggap memberatkan pelaku usaha kecil menengah, menurut dia, tetap harus diberlakukan untuk memacu pengusaha meningkatkan barang produksinya.
Sementara itu, pasar tradisional tetap harus dibuka dan diperluas sehingga tidak sampai mati karena pertumbuhan ritel modern. “Pasar tradisional tetap harus dibuat karena ada yang suka tawar menawar. Bagi yang suka tawar menawar ada di pasar tradisional, bagi yang tidak suka ada ritel modern,” ujarnya.
