Melalui juru bicaranya Yasonna Laoly (Sumut I), Fraksi PDIP mengingatkan agar dalam implementasi UU PSK ini, aparat penegak hukum dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) tidak melakukan diskriminasi terhadap saksi dan korban yang meminta perlindungan hukum. Dengan keterbatasan yang ada, Fraksi PDIP tetap menyetujui RUU ini disahkan menjadi UU, tegasnya.
Fraksi Kebangkitan Bangsa menilai bahwa ada beberapa aturan dalam RUU ini yang perlu diperbaiki. Di antaranya dengan digunakannya istilah ancaman kekerasan (sesuai ketentuan di KUHP), ancaman kekerasan yang bersifat langsung atau tidak langsung, pendefinisian bentuk-bentuk ancaman yang meliputi ancaman fisik, dan ancaman psikis, definisi perahasiaan identitas, definisi identitas baru, definisi relokasi, definisi pendamping, definisi pekerja sosial, definisi perlindungan sementara, dan definisi program perlindungan.
Sementara itu, Fraksi PPP menekankan bahwa komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi dapat diukur dari kesigapannya dalam membentuk Panitia Seleksi sebagai bidang bagi lahirnya Lembaga SPK. Jangan sampai pengalaman Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) terulang pada LSPK, ujar jubir Fraksi PPP Lukman Hakim Saifuddin.
Masalah Krusial
Wakil Ketua Panja RUU PSK Akil Mochtar dari Fraksi Partai Golkar mengakui bahwa selama pembahasan banyak substansi RUU PSK yang bersifat krusial dan menjadi perdebatan yang cukup panjang. Akibatnya tenggat waktu selalu terlampaui.
Seharusnya pembahasan UU PSK ini kelar pada April 2006 lalu. Namun, molor hingga 13 Juli 2006. Pembahasan pertama RUU PSK di Panja dimulai pada 24 Januari 2006. Setelah melakukan pembahasan dan sinkronisasi pasal-pasal, pada 13 Juni 2006, Komisi III melakukan Raker dengan Menkum dan HAM rapat tingkat I untuk mengambil keputusan RUU PSK.
Untuk masalah krusial yang muncul selama pembahasan di antaranya mengenai mengenai substansi pelapor telah dirumuskan bahwa terhadap kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan oleh saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku bila yang bersangkutan dalam memberikan keterangan tidak dengan itikad baik. Artinya, Saat memberikan kesaksian, yang bersangkutan memberikan keterangan palsu, sumpah palsu atau permufakatan jahat, jelasnya.
Demikian juga terhadap seorang saksi yang juga tersangka atau pelaku kasus yang sama. Masalah ini dirumuskan bahwa saksi tersebut tidak bisa dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah. Namun, kesaksiannya bisa dinilai dan dipertimbangkan oleh hakim dalam meringankan pidana yang telah dijatuhkan
