Mengenai ketentuan pidana. Setelah mendengarkan pendapat fraksi-fraksi, pemerintah dan para ahli disepakati bahwa ketentuan pidana dalam RUU PSK ini menggunakan rumusan kumulatif. Dalam Bab ini diatur pula mengenai pengganti pidana denda bagi terpidana yang tidak mampu membayar denda dan pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara, ujarnya.
Sementara itu, Koalisi Perlindungan Saksi yang terdiri atas sejumlah LSM menilai RUU yang sudah disahkan ini masih belum memadai dan cenderung mengerdilkan makna. Hasil monitoring yang dilakukan oleh Koalisi Perlindungan Saksi atas hasil Panitia Kerja (Panja) DPR tersebut menunjukkan hal yang mengecewakan. Menurut mereka, ada beberapa pasal utama yang menjiwai RUU Perlindungan Saksi justru masih terpaku pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Hal senada dikemukakan Ratna Batara Munti dari Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan. Ia menegaskan bahwa masih terdapat beberapa kelemahan penting dari draft terakhir yang kiranya perlu menjadi catatan. Salah satunya adalah Pasal 1 ayat (1) mengenai definisi saksi. Pengertian saksi tersebut masih merupakan copy paste dari KUHAP. Selain itu hampir semua hak, perlindungan, dan bantuan bagi saksi dan korban diperlemah. Keterbatasan definisi ini pada akhirnya berdampak pada membatasi hak-hak atas perlindungan saksi dan korban (Pasal 5).
Lalu Pasal 6 yang mengatur pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban, hanya untuk kasus pelanggaran HAM berat saja. Dalam realitasnya, kebutuhan untuk mengakses bantuan medis dan rehabilitasi psiko sosial tersebut juga dimiliki oleh korban dalam berbagai kasus kekerasan yang dialami perempuan di luar kasus pelanggaran HAM berat.
Seorang saksi dan korban berhak:
1. Memperolah perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
|
2. Ikut serta dalam proses memilih dan mennetukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
|
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan
|
4. Mendapat penerjemah
|
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
|
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
|
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
|
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
|
9. Mendapatkan identitas baru
|
10. Mendapatkan tempat kediaman baru
|
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
|
12. Mendapat nasihat hukum
|
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
|
Sumber: DPR RI
Lembaga PSK
Dengan berlakunya UU ini, maka pemerintah dalam waktu paling lambat satu tahun harus sudah membentuk sebuah lembaga yang secara khusus bertugas menangani soal ini.
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaga PSK) adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. Lembaga ini merupakan lembaga yang mandiri, yang bertanggung jawab langsung kepada presiden dan membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada DPR RI. Lembaga ini akan berkedudukan di ibu kota negara dan mempunyai perwakilan di daerah sesuai keperluan.
