Pada kesempatan itu, dia juga mengimbau pihak three-partied untuk mengutamakan stabilitas ekonomi nasional dalam penentuan upah minimum buruh.
"Jadi, dalam pembahasan itu, kira-kira kita akan berbicara dengan kawan pengusaha dan buruh agar memahami situasi ekonomi saat ini untuk menjaga stabilitas ekonomi," katanya.
Sebelumnya, pemerintah memastikan kebijakan pengupahan menjadi salah satu paket kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam mengatasi perlambatan ekonomi nasional, di mana para pekerja akan memperoleh upah yang disesuaikan dengan sektor usahanya masing-masing.
Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan, pemerintah akan membuat satu acuan penetapan upah bagi pemerintah daerah (Pemda) dan acuan upah tersebut diterbitkan melalui Instruksi Presiden.
"Namun pada kebijakannya kali ini, pemerintah memastikan akan membedakan upah buruh berdasarkan sektor industri seperti industri padat karya, pada modal, dan usaha menengah kecil (UMK)," kata Hidayat.
Dia juga mengatakan insentif dalam bentuk penghapusan pajak yang akan diberlakukan pada tahun depan diprioritaskan untuk industri padat karya.
Sebagai imbalannya, menurut dia, industri padat karya diminta berjanji untuk tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan karyawannya.
"Kita coba menyelamatkan industri padat karya untuk menjaga agar pertumbuhan ekonomi tidak merosot tajam," ujar Hidayat.
