Butuh upaya serius untuk menghadirkan akses keadilan kepada seluruh masyarakat. Advokat sebagai penyandang profesi yang terhormat (officium nobile) berperan penting untuk mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat melalui pro bono. Kantor hukum sebagai tempat advokat bernaung memiliki fungsi yang tak kalah penting untuk memberikan layanan hukum pro bono. Dalam ajang Indonesia Pro Bono Awards 2023, 2 kantor hukum berbagi tips dalam praktik pro bono yakni Ariyanto Arnaldo Law Firm (AALF) Legal & Tax Consultants dan S&P Law Office.
Partner AALF Legal & Tax Consultant, Marcella Santoso, mengatakan advokat menopang tugas negara untuk menegakan keadilan, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat agar hak-haknya terlindungi. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan meliputi 2 hal. Pertama, perlindungan hukum dalam menghadapi masalah hukum di luar pengadilan.
“Seperti konsultasi, penyuluhan, pendidikan hukum dan pelatihan,” katanya dalam diskusi bertema The Commitment and Impact of Pro Bono by Indonesian Advocates on Social and Economic Resilience of Community yang menjadi rangkaian kegiatan Indonesia Pro Bono Awards 2023, Kamis (14/12/2023).
Kedua, perlindungan saat menghadapi masalah hukum di pengadilan seperti pendampingan di pengadilan, tahap mediasi, persidangan, dan arbitrase. Menurut Marcella, layanan hukum pro bono ini penting bagi setiap advokat, karena idealnya semua kalangan punya kesempatan untuk mengakses keadilan.
Baca juga:
- Ajang Prestisius Indonesia Pro Bono Awards 2023 Diikuti 60 Kantor Hukum
- Indonesia Pro Bono Awards 2023, Ajang Bergengsi Para Advokat yang Konsisten Lakukan Pro Bono
Tapi praktiknya untuk mendapat akses keadilan tidak mudah terutama kelompok masyarakat tertentu. Persoalan yang umum dihadapi antara lain karena biaya dan ketidakmampuan sosial menjadi sebab ketidakberdayaan dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Untuk fokus dalam menangani layanan hukum pro bono, Marcella mengatakan AALF Legal & Tax membentuk divisi khusus yakni ‘LKBH Mitra Justitia’.
Divisi itu merupakan hasil kolaborasi dengan akademisi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Layanan hukum pro bono yang diberikan pada tahap pra litigasi, dan litigasi. Ada pertimbangan yang digunakan untuk menilai apakah suatu perkara layak untuk ditangani secara pro bono.
Marcella menyebut sedikitnya ada 3 pertimbangan yang menjadi acuan. Pertama, kasusnya terkait penghormatan terhadap HAM. Kedua, berkaitan dengan upaya penegakan hukum di Indonesia. Ketiga, berkontribusi memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan (landmark decisions).
Founder & Managing Partner S&P Law Office, Timoty Ezra Simanjuntak. Foto: RES
Sementara, Founder & Managing Partner S&P Law Office, Timoty Ezra Simanjuntak, mengatakan layanan pro bono yang diberikan kantor hukumnya meliputi litigasi dan non litigasi. Layanan itu diberikan antara lain kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memiliki dana terbatas dan binaan kementerian/dinas koperasi dan UKM. Kemudian kalangan mahasiswa, perorangan/karyawan, organisasi masyarakat, organisasi sosial, dan yayasan keagamaan.
Layanan pro bono sebagai upaya mewujudkan advokat sebagai profesi officium nobile. Sekaligus memperbaiki tuduhan yang kerap dialamatkan kepada advokat yakni identik dengan uang dan makelar kasus. “S&P Law Office tahun 2023 menangani 36 kasus secara pro bono dan berkomitmen mempertahankan jumlah penanganan kasus pro bono setiap tahun,” ujarnya.
Timoty mengusulkan pro bono menjadi syarat menjadi advokat. Hal itu selaras dengan profesi advokat sebagai officium nobile. Sekaligus mendorong terwujudnya akses keadilan yang semakin luas. Langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan advokat sebagai profesi yang officium nobile. Antara lain advokat wajib menangani minimal 12 kasus pro bono baik secara litigasi dan non litigasi.
Advokat wajib mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau bergabung dalam LBH dalam jangka waktu tertentu. Sebagai penutup, Timoty mengutip pernyataan ahli hukum Satjipto yang menyebutkan, “Para penyelenggara hukum di negeri ini hendaknya senantiasa merasa gelisah apabila hukum belum bisa membikin rakyat bahagia”.
