Pendekatan lain yang bakal diubah omnibus law UU Cilpta Lapangan Kerja menurut Alamsyah yakni pendekatan resiko bisnis. Untuk kegiatan usaha yang beresiko tinggi masih diterapkan mekanisme perizinan; untuk resiko sedang dan rendah hanya perlu memenuhi standar. Misalnya, kegiatan usaha yang tingkat resikonya tinggi harus memenuhi persyaratan amdal. Jika kegiatan usaha itu beresiko sedang atau rendah, hanya perlu mengikuti standar yang ditetapkan.
Alamsyah melontarkan beragam pertanyaan, apakah pemerintah sudah mengatur standar amdal di setiap kawasan, sehingga kegiatan usaha bisa mengikuti standar itu? Apakah pemerintah siap memberikan sanksi bagi kegiatan usaha yang tidak sesuai standar? Lalu, apakah pemerintah sudah punya peta daerah yang masuk resiko rendah, sedang, dan tinggi?
Dia menekankan peristiwa banjir bandang yang terjadi belum lama ini seperti di Lebak, Banten, menunjukan daerah itu rawan. “Ini persoalannya di pengawasan, bukan regulasinya,” kritiknya.
Menurut Alamsyah, draft RUU Cipta Lapangan Kerja perlu dikritisi seluruh pemangku kepentingan agar pemerintah mendapat masukan yang terbaik. “Jangan terburu-buru dalam membahas omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja mengingat regulasi ini menyasar puluhan UU lain yang masih berlaku.”
Untuk sektor ketenagakerjaan, Alamsyah menyoroti soal pengupahan yang selama ini belum dapat dituntaskan dengan baik. Norma tentang pembentukan serikat pekerja juga perlu dibenahi agar serikat dapat memperjuangkan kepentingan pekerja dan keluarganya secara lebih baik.
Mengenai penguatan UKM, Alamsyah mengingatkan ada konsep koperasi dan regulasinya harus dibenahi. Dia melihat saat ini koperasi mirip seperti korporasi. Ke depan, koperasi harus diisi oleh orang yang menggunakan sarana produksi, misalnya koperasi petani, harus beranggotakan mayoritas petani.
Komisioner Komnas HAM, M Choirul Anam menegaskan Indonesia punya sejarah kelam terkait karpet merah investasi di era 1970-1990. Pada periode tersebut buruh merupakan salah satu kelompok masyarakat yang merasakan dampak buruk kebijakan tersebut. Selain kerap mengalami tindakan represif ketika menuntut hak-hak normatifnya, buruh mudah diputus hubungan kerja (PHK) tanpa kompensasi.
















