Sebelumnya, Sumiarso bersama dengan Direktur Utama Bima Intan, Luthfie Ismail, serta China Geo Eng (CGE) menandatangani nota kesepahaman pembangunan dan pengoperasian kapal roro penumpang dan muatan pada 22 Juni 2003 dengan harga AS$ 14 juta. Dalam nota disepakati pembayaran uang muka ke CGE sebesar 30 persen dari nilai kontrak sebesar AS$ 4,2 juta. ASDP kebagian membayarkan 20 persennya, yakni AS$ 2,8 juta atau sekitar Rp 25 miliar. Sisanya, 10 persen menjadi jatah Bima Intan selaku investor, termasuk sisa pembayaran 70 persen yang belum dibayarkan.
Pascapenandatanganan itu, Sumiarso baru meminta izin pengadaan satu kapal kepada Meneg BUMN Laksamana Sukardi pada 12 Mei 2003. Laksamana kemudian menerbitkan izin prinsip pada 4 Juli 2003 dengan catatan proyek dilaksanakan sesuai dengan evaluasi direksi dan harus menguntungkan perusahaan. Tanggal 20 Agustus 2003, Sumiarso kembali meminta persetujuan penambahan satu kapal roro lagi dan kemudian disetujui pada 15 September 2003. Dalam izin prinsip itu, Meneg BUMN menyatakan komposisi uang muka 20 persen dibayarkan dengan kredit investasi.
Uang Dikembalikan
Faktanya, atas kewenangan dua orang pejabat perusahaan pelat merah ini, ASDP membayar uang muka sebesar 20 persen dengan cara mencairkan deposito. Uang Rp 25 miliar itu masuk ke rekening Bima Kencana. Padahal seharusnya pembayaran tersebut dibicarakan dalam rapat direksi dan dan dilpaorkan pada Komisaris ASDP yaitu Meneg BUMN. Sayangnya, setelah dicairkan, sampai sekarang pembangunan kapal tersebut tak pernah rampung.
Menurut majelis hakim, perbuatan para terdakwa menguntungkan Bima Intan dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 25 miliar. Hal itu belum termasuk kerugan jika uang tersebut digunakan untuk bisnis lainnya, ujar Reno.
Kini, Bima Intan telah mengembalikan uang muka itu ke negara melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung. Dengan pengembalian itu, nota kesepahaman pun dibatalkan. Pengembalian dilakukan dengan cicilan dari 30 April hingga 11 Juni 2008 lalu, yakni AS$ 1,5 juta ditransfer ke Bank Danamon dan Rp 10,1 miliar ditampung di rekening titipan Kejaksaan Agung di BRI.
Meski demikian, pengembalian itu tidak berarti menghilangkan perbuatan melawan hukum terdakwa sebab perbuatan terdakwa secara materiil sudah selesai. Tidak dapat dianggap sebagai alasan pembenar dan pemaaf, ujar Reno.
Usai bersidang kedua menyatakan pikir-pikir atas putusan hakim.
Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (11/05) menjatuhkan vonis penjara terhadap dua orang mantan direksi PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP). Mereka adalah Sumiarso Sony, mantan direktur utama, dan Sonatha Halim Yusuf, mantan direktur keuangan. Keduanya terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam kasus korupsi pengadaan dua kapal feri roll on-roll off (roro) pada tahun 2003. Meski demikian, hukuman keduanya tidak seragam. Sumiarso dijatuhi hukuman penjara satu tahun tiga bulan, sementara Sonatha selama satu tahun. Keduanya juga dijatuhi pidana denda sebanyak Rp 150 juta.
Hukuman dijatuhkan lantaran keduanya terbukti melanggar Pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55a ayat (1) kesatu KUHP. Hal itu sesuai dengan dakwaan subsidair jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Menurut majelis hakim, pasal itu tepat diterapkan pada terdakwa sebab keduanya pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan. Dengan begitu, terdakwa terlepas dari dakwaan primer yakni Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim menyatakan kedua terdakwa bersalah menyalahgunakan kewenangan karena melakukan penunjukan langsung terhadap PT Bima Intan Kencana. Perusahaan itu ditunjuk sebagai rekanan yang melaksanakan pengadaan dua kapal roro itu. Namun, penunjukkan tidak disertai kajian dan evaluasi kemampuan dari perusahaan. Apalagi penunjukan itu dilakukan sebelum izin prinsip dari Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) selaku pemegang saham keluar. Setelah itu, Sumiarso baru membentuk panitia lelang fiktif.
Penunjukan langsung itu juga bertentangan dengan Surat Direksi ASDP tanggal 1 Juli 1999. Dalam surat ditentukan penunjukan langsung dapat dilakukan terhadap nilai proyek maksimal sebesar AS$ 10 juta. Sementara, nilai proyek pengadaan kapal adalah AS$ 14 juta.
