PANDUAN LENGKAP HUKUM PRAKTIS POPULER KIAT-KIAT CERDAS, MUDAH, DAN BIJAK MENGATASI MASALAH HUKUM PERTANAHAN & PANDUAN LENGKAP HUKUM PRAKTIS POPULER KIAT-KIAT CERDAS, MUDAH DAN BIJAK MENDIRIKAN BADAN USAHA
Penulis: Irma Devita Purnamasari, SH., M.Kn. Penerbit: Kaifa, Bandung Tahun: 2010 Total halaman: 152 + 181 |
Bagi Anda yang berprofesi sebagai notaris, buku ini menyajikan informasi mengenai syarat-syarat apa yang harus disiapkan dalam mengurus izin atau hak tanah. Juga biaya yang harus dikeluarkan untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Tak kalah perlunya adalah pengetahuan Anda tentang syarat-syarat mendirikan badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Jangan lupa putuskan di awal badan usaha yang cocok. Ada banyak pilihan: perseroan terbatas (PT), firma (Fa), CV, perkumpulan, atau perusahaan dagang (PD). Semua punya plus minus. Yang penting Anda paham bagaimana cara mendirikannya.
Katakanlah Anda hendak mendirikan suatu yayasan pendidikan. Konsep yang terbaru adalah Badan Hukum Pendidikan (BHP). Lepas dari kontroversi BHP, dalam bentuk yayasan berlaku aturan: dilarang melakukan pembagian keuntungan (hal. 89). Kalau tujuannya keuntungan, Anda bisa memilih bentuk badan usaha perseroan terbatas.
Bagaimana mendirikan kantor cabang suatu perusahaan asing di Indonesia? Apa syarat-syaratnya? Pertanyaan-pertanyaan lain yang relevan dengan dunia usaha coba dijawab Irma dalam buku ini. Dalam buku “Mendirikan Badan Usaha” ada 13 bidang hukum yang diuraikan penulis, mulai dari usaha dagang (UD) hingga tata cara pendirian perwakilan bank asing di Indonesia.
Jika Anda lebih senang membuka-buka layar komputer, buku panduan ini juga dilengkapi bentuk compact disk. Ini adalah nilai tambah lain kedua buku tulisan Irma.
Meskipun demikian, panduan praktis ini bukan tanpa ‘kelemahan’. Penjelasan penulis sering tak mencantumkan dasar hukum argumentasinya. Larangan jual beli tanah antara suami dengan isteri misalnya. Ketiadaan dasar hukum, bagaimanapun, akan menyulitkan setiap membaca yang ingin melakukan komparasi atau penelusuran lebih lanjut. Sebagai praktisi hukum, acuan normatif itu penting mengingat panduan praktis biasanya dibutuhkan oleh mereka yang berhadapan langsung dengan kasus hukum. Ketiadaan dasar hukum itu juga membuat kita sulit memastikan apakah payung hukumnya sudah berubah atau belum.
