Sidang paripurna DPR, Selasa (25/6) kembali gagal mengesahkan RUU Ormas menjadi undang-undang. Ini kegagalan kedua di tahun 2013, dalam paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Ormas, yang sebelumnya terjadi pada 12 April 2013.
Pimpinan sidang paripurna, Taufik Kurniawan menghentikan sementara sidang setelah banjir interupsi dari sejumlah anggota legislatif dalam forum itu. Kemudian, digelar lobi antar pimpinan fraksi. “Sehingga secara substansi untuk ditunda dan sepakati,” ujarnya di Gedung DPR, Selasa (25/6).
Interupsi yang dilakukan anggota DPR bernada sama, yaitu meminta penundaan pengesahan RUU Ormas. Itu dikarenakan masih banyak penolakan dari sejumlah ormas, antara lain Muhamadiyah.
Anggota DPR yang dari F-PG, Agun Gunanjar Sudarsa mempertanyakan alasan penundaan. Ketua Komisi II itu menegaskan jika penundaan disebabkan masih adanya persoalan substansi pasal per pasal ada baiknya disebutkan dan segera diperbaiki.
Penundaan tersebut menurutnya berdampak pada pemangku kebijakan. Tapi pada sisi lain dia menyilakan sejumlah ormas menggunakan kesempatan ini untuk bertemua DPR. Namun DPR harus menjelaskan alasan penundaan.
Menurutnyam jika sudah disepakati oleh sejumlah fraksi semestinya tidak ada lagi perdebatan penundaan. “Kami meminta betul penundaan itu karena apa, apakah karena subtansi atau karena apa,” katanya.
Agun juga mengkritik soal pasal laporan keuangan ormas maupun LSM dalam RUU Ormas. Ia berpandangan, ormas dan LSM kerap mengkritik DPR terkait penggunaan keuangan negara. Adabaiknya hal sama ditujukan pada ormas dan LSM. Menurutnya, ormas maupun LSM harus mau diaudit terkait sumber pendanaan. “Kalau negara saja mau diaudit, kenapa Ormas menolak dilakukan proses audit,” ujarnya.
Menanggapi Agun, Taufik Kurniawan yang juga wakil ketua DPR itu menegaskan dalam lobi antar fraksi disepakati tidak akan ada perubahan substansi pasal. Tetapi alasan penundaan untuk melakukan sosialisasi kepada sejumlah ormas yang menolak. Dikatakan Taufik, dalam lobi antar fraksi dicapai keputusan final, pengesahan ditunda pada hari sama pekan depan, Selasa, 2Juli 2013.
Politisi Partai Amanat Nasional itu menegaskan, DPR mesti menghargai kerja Pansus RUU Ormas pimpinan Abdul Malik Haramain. Apalagi, Pansus sudah bekerja menggodok rancangan regulasi itu selama dua tahun alias delapan kali masa sidang. Nah, waktu penundaan sepekan nantinya digunakan untuk mensosialisasikan dengan mengundang sejumlah Ormas untuk melakukan diskusi kembali.
Taufikmenilai aneh akan perilaku sejumlah stakeholder yang memberi masukan, tapi kini malah menolak. Karena itu Ia berharap pengesahan nanti tidak diambil dengan mekanisme voting, tapi kesepakatan bersama. “Jadi tidak ada argumentasi lagi pada sidang paripurna ke depan, sehingga kita tinggal memutus,” ujarnya.
Anggota F-PDIP Arya Bima mengamini pandangan Taufik Kurniawan. Menurutnya mesti ada jalan tengah agar DPR tidak bersikukuh melanjutkan persidangan dengan mengesahkan RUU Ormas. Ia berpendapat, sosialisasi terkait persoalan yang substansi dalam RUU Ormas mesti didiskusikan kembali. “Kita harus menyerap dan tidak terlalu bersikukuh,” ujarnya.
Dia melanjutkan, dalam pertemuan kembali dengan sejumlah Ormas harus menyodorkan pasal mana saja yang masing dianggap beresistensi. Dengan demikian, kata Arya, setidaknya keberatan yang diajukan Ormas dapat segera diakomodir. “Waktu satu minggu bisa menjelaskan juga apa yang menjadi kekhawatiran Ormas, dan kita juga harus mendengarkan mereka,” ujarnya.
Ketua Pansus Abdul Malik Haramain usai sidang menegaskan pola pengambilan keputusan pengesahan RUU Ormas pada sidang paripurna pekan depan tanpa melakukan voting. Haramain menyatakan keheranan akan perubahan sikap fraksi yang menyetujui, namun belakangan minta ditunda. Delapan dari sembilan fraksi sudah menyatakan persetujuannya diparipurnakan. “Saya sampaikan kenapa di Pansus setuju, tapi tiba-tiba minta ditunda. Tapi itu urusan masing-masing fraksi,” ujarnya
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu menuturkan pihaknya akan melakukan sosialisasi ke sejumlah ormas. Lalu akan mencatat apa saja yang menjadi masalah dalam RUU Ormas menurut mereka. “Tapi endingnya nanti tetap disahkan. Masing-masing fraksi bilang ini menjadi kebutuhan,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan semua fraksi prinsipnya sudah menyetujui pengesahan. Namun DPR masih membuka ruang sosialisasi.. Soal RUU Ormas ada permainan pihak asing, Gamawan menampiknya. “Tidak ada, ini bersih,” pungkasnya.
