Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Hukum Perdata Internasional (RUU HPI) melanjutkan penyusunan RUU dengan mengundang asosiasi profesi advokat seperti Perhimpunan Advokat Indonesia Suara Advokat Indonesia (Peradi SAI), dan Peradi Rumah Bersama Advokat (Peradi RBA). Kedua peradi itu menyampaikan beragam masukan untuk substansi RUU HPI.
Wakil Ketua Umum Peradi SAI, Swandy Halim, mengatakan pembentukan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) sangat mendesak dan seharusnya sudah dilakukan sejak lama. Menurutnya, meningkatnya interaksi antar negara dan warga negara membuat persoalan perdata internasional semakin kompleks sehingga pengadilan nasional perlu hadir memberikan perlindungan hukum.
Negara pun perlu memfasilitasi penyelesaian sengketa yang melibatkan unsur asing dan Indonesia demi menjaga iklim investasi. Penilaian Business Ready (B-Ready) dari World Bank masih memberi skor rendah bagi Indonesia pada aspek dispute resolution karena belum adanya pengaturan pelaksanaan putusan asing di Indonesia.
“Untungnya skor ini dibantu dengan UU Arbitrase yang telah mengatur pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia,” katanya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Pansus RUU HPI di Kompleks Gedung Parlemen, Rabu (20/05/2026).
Baca juga:
- RUU HPI Jadi Solusi? Pakar Bongkar Masalah Warisan, Perkawinan, hingga Bisnis Lintas Negara
- Lima Poin Urgensi RUU Hukum Perdata Internasional Bagi Hakim
Swandy mengidentifikasi sejumlah kendala dalam penanganan perkara perdata berunsur asing, salah satunya belum adanya pengaturan rinci mengenai hukum acara dalam RUU HPI. Kondisi itu dinilai berpotensi menimbulkan persoalan implementasi, terutama karena RUU HPI menitikberatkan pada penentuan hukum yang digunakan untuk mengadili perkara. Penggunaan frasa ‘dapat’ dalam RUU HPI berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena itu, Swandy menyarankan penggunaan kata ‘wajib’ agar memberikan kejelasan, kepastian, dan membatasi diskresi hukum yang terlalu luas.
Terkait kewenangan pengadilan dalam Pasal 59 RUU HPI, Swandy Halim menilai pengaturan 10 dasar yurisdiksi internasional pengadilan Indonesia cukup luas dan patut diapresiasi karena memberi parameter yang selama ini absen. Penggunaan doktrin forum non conveniens dalam Pasal 60 RUU dinilai positif karena memungkinkan pengadilan Indonesia menolak yurisdiksi apabila terdapat pengadilan asing yang lebih tepat menangani perkara.
