Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Depok berkaitan dengan sengketa lahan seluas 6.500 meter persegi. Lahan tersebut berlokasi di Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat.
Perkara ini telah melewati proses banding dan kasasi dengan putusan yang menguatkan putusan tingkat pertama pada PN Depok. Namun, pihak lawan mengajukan upaya Peninjauan Kembali (PK). Di tengah proses tersebut, PT Karabha Digdaya (KD) memohon kepada PN Depok untuk melakukan eksekusi pengosongan lahan.
Perkara yang dimaksud adalah Nomor 335/PDT.G/2022/PN.Dpk antara PT Karabha Digdaya melawan keluarga (alm.) Inen Bin Idin. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan informasi tersebut. "Betul," ujar Budi kepada Hukumonline.
Baca Juga:
- MA Kecewa Pimpinan PN Depok Terjaring OTT, Tegaskan Tak Ada Toleransi untuk Hakim Transaksional
- Skandal Suap PN Depok, dari Transaksi di Arena Golf Hingga Modus Invoice Fiktif
Dalam perkara tersebut, PT KD menggugat keluarga (alm.) Inen Bin Idin atas lahan seluas 6.500 m². Di atas lahan tersebut, diduga terdapat transaksi jual-beli yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga yang dianggap ilegal oleh PT KD.
PT KD mendasarkan kepemilikannya pada tiga Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah (SPPHAT) untuk kepentingan swasta tertanggal 28 Juni 1996 atas nama (alm.) Inen Bin Idin. Almarhum merupakan orang tua dari Tergugat I, kakek dari Tergugat II (yang kini digantikan ahli warisnya), serta kakek buyut dari Tergugat IV. Dokumen tersebut diketahui oleh H. M. Irih (Kepala Desa Tapos saat itu), Drs. Yasin Zainuddin (Camat Cimanggis), dan diketahui oleh Kepala BPN Kabupaten Bogor.
Di sisi lain, pihak Tergugat mengeklaim sebagai ahli waris sah. Mereka menyatakan bahwa sejak 1995 -satu tahun sebelum SPPHAT terbit- almarhum Inen telah menghibahkan bidang tanah tersebut kepada mereka. Ahli waris juga mengeklaim tidak pernah menjual atau diberitahu mengenai penjualan tanah tersebut kepada PT KD.
















