Bahkan kegiatan rutin Komnas HAM dalam rangka penegakan HAM adalah melakukan penyuluhan dan pendidikan HAM ke berbagai instansi. Mulai dari lembaga pendidikan, aparat penegak hukum dan perusahaan. Sayangnya, Ifdhal merasa berbagai upaya yang telah dilakukan Komnas HAM belum memberi dampak signifikan bagi penegakan HAM. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran HAM. Mulai dari penembakan aparat kepolisian kepada warga dalam sengketa agraria, penyerangan terhadap kelompok minoritas dan lainnya.
Maraknya kasus pelanggaran HAM menurut Ifdhal ditengarai karena tidak adanya pengadilan HAM yang digelar dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Ifdhal melihat Pengadilan HAM sangat berperan untuk menekan tindak pelanggaran HAM, karena pelaku akan merasa takut jika terdapat sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku pelanggar HAM.
Ifdhal menekankan, Komnas HAM sudah melakukan upaya untuk menggelar pengadilan HAM, salah satunya melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat. Misalnya kasus pembunuhan massal 1965, Talang Sari dan lainnya. Ironisnya, semua hasil penyelidikan yang telah dilakukan, tidak ditindaklanjuti oleh Kejagung. “Kita sudah serahkan ke Kejagung, tapi tetap saja tidak ada tindaklanjut,” keluhnya.
Dari banyaknya pengaduan yang masuk, Ifdhal menyayangkan lemahnya dukungan yang diberikan pemerintah kepada Komnas HAM, baik itu dukungan anggaran ataupun politik. Menurut Ifdhal dukungan anggaran dari pemerintah sangat berpengaruh bagi penanganan pengaduan yang dilakukan Komnas HAM. Jika dibandingkan lembaga serupa, Ifdhal menilai anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk Komnas HAM sangat kecil. Rata-rata Komnas HAM hanya menerima Rp50 miliar/tahun.
Nominal itu menurut Ifdhal harus mampu mencukupi seluruh kegiatan yang dilakukan Komnas HAM. Ifdhal mengingatkan, pengaduan yang masuk dan ditangani Komnas HAM sangat beraneka ragam, mulai dari masalah pekerja migran, ketenagakerjaan, masyarakat adat, sengketa lahan dan lainnya. Jika dibandingkan dengan komisi sejenis, misalnya BNP2TKI, yang secara khusus menangani masalah pekerja migran, tentu saja anggaran Komnas HAM sangat kecil. Pasalnya, Ifdhal memantau anggaran yang diperoleh BNP2TKI rata-rata mencapai Rp250 Miliar/tahun.
Ironisnya, Ifdhal merasa DPR pun tidak mampu melakukan langkah konkret untuk membantu Komnas HAM menaikkan jumlah anggaran. Oleh karenanya Ifdhal berharap agar kepengurusan Komnas HAM ke depan mendapatkan anggaran yang cukup. “Minimal Rp100 miliar/tahun,” ujarnya.
Ifdhal juga menyoroti minimnya dukungan politik pemerintah atas upaya yang telah dilakukan Komnas HAM. Padahal, dukungan politik sangat penting untuk mendorong terlaksananya rekomendasi atau hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Hal ini menurut Ifdhal sudah dibicarakan dengan pihak pemerintah, namun sampai saat ini tidak mendapat tanggapan yang berarti.
