Senada, anggota komisioner Komnas HAM lainnya, Yosep Adiprasetyo, mengatakan pemerintah tidak pernah mengadakan pertemuan rutin antara lembaga negara terkait dengan Komnas HAM. Bagi pria yang akrab disapa Stanley itu, rapat koordinasi penting untuk menyelaraskan langkah antar lembaga dalam membahas soal HAM. “Perlu ada rapat koordinasi dengan Wapres, Kejaksaan, Kepolisian,” tuturnya.
Sementara anggota Komisioner Komnas HAM lainnya, Nur Kholis, mengingatkan dalam sidang Tinjauan Periodik (UPR) yang berlangsung pada Mei lalu, pemerintah Indonesia dikritik PBB soal impunitas. Oleh karenanya Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya kasus pembunuhan massal 1965. Sayangnya, setelah hasil penyelidikan itu diteruskan ke Kejagung, sampai saat ini Nur Kholis merasa belum ditindaklanjuti. “Sudah diteruskan ke Kejagung, tapi macet,” ungkapnya.
Sedangkan Komisoner Sub Komisi Mediasi Komnas HAM, Syafrudin Gulma Simelue, mengatakan ketidakseriusan dalam penegakan HAM bukan hanya di Polri atau Kejagung, tapi juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Syafrudin mengatakan, selama lima tahun terakhir, presiden SBY belum pernah bertemu secara khusus dengan seluruh anggota Komnas HAM.
Bahkan, Syafrudin mencatat presiden SBY tidak pernah meluangkan waktu untuk menghadiri peringatan hari HAM internasional yang diselenggarakan Komnas HAM setiap setahun sekali. Padahal, dengan adanya dukungan yang signifikan dari presiden SBY, Syafrudin berpendapat dapat mendorong upaya penegakkan dan pemajuan HAM. “Ini memberikan pengaruh, seolah-olah masalah HAM tidak terlalu penting,” pungkasnya.
