Dukungan Pemerintah ke Komnas HAM Minim
Berita

Dukungan Pemerintah ke Komnas HAM Minim

Mulai dari politik anggaran hingga komitmen menegakkan HAM.

Ady
Bacaan 2 Menit
Ridha Saleh anggota Komisioner HAM. Foto: Sgp
Ridha Saleh anggota Komisioner HAM. Foto: Sgp

Komnas HAM menilai pemerintah kurang peduli atas penegakan HAM, karena tindak lanjut yang dilakukan pemerintah terhadap upaya yang telah dilakukan Komnas HAM tergolong memprihatinkan. Mengacu kewenangan yang dimiliki Komnas HAM, anggota Komisioner HAM, Ridha Saleh, mengatakan dalam menangani pengaduan dari masyarakat, Komnas HAM hanya dapat menerbitkan rekomendasi.

Terlaksana atau tidaknya rekomendasi itu sangat bergantung kepada keseriusan pihak terkait. Menurut Ridha rekomendasi itu hanya bersifat mengikat secara moral (morally biding). Terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat, Ridha menyebut peran Komnas HAM hanya melakukan penyelidikan. Lagi-lagi Komnas HAM harus bergantung pada pihak lain agar hasil penyelidikan itu ditindaklanjuti, yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung).

Ironisnya, sampai saat ini hasil penyelidikan Komnas HAM tidak pernah mendapat perhatian serius dari pemerintah, khususnya Kejagung. Ridha menjelaskan, hasil penyelidikan Komnas HAM atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat tak kunjung ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan oleh Kejagung. “Pengalaman selama ini menunjukan bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah,” kata Ridha dalam jumpa pers di gedung Komnas HAM Jakarta, Kamis (30/8).

Selain itu Ridha melihat penyebab Komnas HAM tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal adalah lemahnya peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan Komnas HAM. Hal tersebut menurut Ridha diperburuk oleh lemahnya penegakan hukum dan HAM yang ada. Akibatnya, berbagai bentuk pelanggaran HAM terus terjadi.

Di tengah keterbatasan itu, Ridha menyebut Komnas HAM sudah melakukan fungsi dan tugasnya secara optimal. Oleh karenanya, Komnas HAM mendapat berbagai macam penghargaan atas prestasi yang telah dicapai. Salah satunya memperoleh akreditasi A dari PBB pada Juli 2012. Akreditasi itu menunjukan bahwa Komnas HAM memenuhi standar institusi nasional HAM sebagaimana diatur  dalam prinsip-prinsip Paris.

Pada kesempatan yang sama Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, mengatakan selain menyelesaikan pengaduan yang masuk lewat penyelidikan dan mediasi, Komnas HAM juga melakukan kajian terhadap berbagai hal menyangkut HAM. Misalnya menganjurkan pemerintah untuk meratifikasi sejumlah peraturan internasional. Beberapa yang sudah diratifikasi antara lain konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas dan Perlindungan Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Namun, masih terdapat konvensi internasional lainnya yang dianjurkan Komnas HAM untuk diratifikasi, tapi belum dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya ratifikasi Statuta Roma. Selain itu Ifdhal menjelaskan Komnas HAM melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang bertentangan dengan HAM. Baik itu peraturan yang diterbitkan pemerintah pusat atau daerah.

Bahkan kegiatan rutin Komnas HAM dalam rangka penegakan HAM adalah melakukan penyuluhan dan pendidikan HAM ke berbagai instansi. Mulai dari lembaga pendidikan, aparat penegak hukum dan perusahaan. Sayangnya, Ifdhal merasa berbagai upaya yang telah dilakukan Komnas HAM belum memberi dampak signifikan bagi penegakan HAM. Pasalnya, sampai saat ini masih banyak dijumpai kasus-kasus pelanggaran HAM. Mulai dari penembakan aparat kepolisian kepada warga dalam sengketa agraria, penyerangan terhadap kelompok minoritas dan lainnya.

Maraknya kasus pelanggaran HAM menurut Ifdhal ditengarai karena tidak adanya pengadilan HAM yang digelar dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Ifdhal melihat Pengadilan HAM sangat berperan untuk menekan tindak pelanggaran HAM, karena pelaku akan merasa takut jika terdapat sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku pelanggar HAM.

Ifdhal menekankan, Komnas HAM sudah melakukan upaya untuk menggelar pengadilan HAM, salah satunya melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat.  Misalnya kasus pembunuhan massal 1965, Talang Sari dan lainnya. Ironisnya, semua hasil penyelidikan yang telah dilakukan, tidak ditindaklanjuti oleh Kejagung. “Kita sudah serahkan ke Kejagung, tapi tetap saja tidak ada tindaklanjut,” keluhnya.

Dari banyaknya pengaduan yang masuk, Ifdhal menyayangkan lemahnya dukungan yang diberikan pemerintah kepada Komnas HAM, baik itu dukungan anggaran ataupun politik. Menurut Ifdhal dukungan anggaran dari pemerintah sangat berpengaruh bagi penanganan pengaduan yang dilakukan Komnas HAM. Jika dibandingkan lembaga serupa, Ifdhal menilai anggaran yang dialokasikan dari APBN untuk Komnas HAM sangat kecil. Rata-rata Komnas HAM hanya menerima Rp50 miliar/tahun.

Nominal itu menurut Ifdhal harus mampu mencukupi seluruh kegiatan yang dilakukan Komnas HAM. Ifdhal mengingatkan, pengaduan yang masuk dan ditangani Komnas HAM sangat beraneka ragam, mulai dari masalah pekerja migran, ketenagakerjaan, masyarakat adat, sengketa lahan dan lainnya. Jika dibandingkan dengan komisi sejenis, misalnya BNP2TKI, yang secara khusus menangani masalah pekerja migran, tentu saja anggaran Komnas HAM sangat kecil. Pasalnya, Ifdhal memantau anggaran yang diperoleh BNP2TKI rata-rata mencapai Rp250 Miliar/tahun.

Ironisnya, Ifdhal merasa DPR pun tidak mampu melakukan langkah konkret untuk membantu Komnas HAM menaikkan jumlah anggaran. Oleh karenanya Ifdhal berharap agar kepengurusan Komnas HAM ke depan mendapatkan anggaran yang cukup. “Minimal Rp100 miliar/tahun,” ujarnya.

Ifdhal juga menyoroti minimnya dukungan politik pemerintah atas upaya yang telah dilakukan Komnas HAM. Padahal, dukungan politik sangat penting untuk mendorong terlaksananya rekomendasi atau hasil penyelidikan yang dilakukan Komnas HAM. Hal ini menurut Ifdhal sudah dibicarakan dengan pihak pemerintah, namun sampai saat ini tidak mendapat tanggapan yang berarti.

Senada, anggota komisioner Komnas HAM lainnya, Yosep Adiprasetyo, mengatakan pemerintah tidak pernah mengadakan pertemuan rutin antara lembaga negara terkait dengan Komnas HAM. Bagi pria yang akrab disapa Stanley itu, rapat koordinasi penting untuk menyelaraskan langkah antar lembaga dalam membahas soal HAM. “Perlu ada rapat koordinasi dengan Wapres, Kejaksaan, Kepolisian,” tuturnya.

Sementara anggota Komisioner Komnas HAM lainnya, Nur Kholis, mengingatkan dalam sidang Tinjauan Periodik (UPR) yang berlangsung pada Mei lalu, pemerintah Indonesia dikritik PBB soal impunitas. Oleh karenanya Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat, salah satunya kasus pembunuhan massal 1965. Sayangnya, setelah hasil penyelidikan itu diteruskan ke Kejagung, sampai saat ini Nur Kholis merasa belum ditindaklanjuti. “Sudah diteruskan ke Kejagung, tapi macet,” ungkapnya.

Sedangkan Komisoner Sub Komisi Mediasi Komnas HAM, Syafrudin Gulma Simelue, mengatakan ketidakseriusan dalam penegakan HAM bukan hanya di Polri atau Kejagung, tapi juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Syafrudin mengatakan, selama lima tahun terakhir, presiden SBY belum pernah bertemu secara khusus dengan seluruh anggota Komnas HAM.

Bahkan, Syafrudin mencatat presiden SBY tidak pernah meluangkan waktu untuk menghadiri peringatan hari HAM internasional yang diselenggarakan Komnas HAM setiap setahun sekali. Padahal, dengan adanya dukungan yang signifikan dari presiden SBY, Syafrudin berpendapat dapat mendorong upaya penegakkan dan pemajuan HAM. “Ini memberikan pengaruh, seolah-olah masalah HAM tidak terlalu penting,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info