Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan perubahan dunia kerja menuntut regulasi ketenagakerjaan yang lebih adaptif. Perkembangan teknologi, digitalisasi, dan munculnya berbagai bentuk pekerjaan baru membuat regulasi tidak bisa lagi berjalan dengan pola lama.
Menurutnya, keragaman kondisi ketenagakerjaan di Indonesia harus diakomodasi dalam kebijakan dengan prinsip no one left behind. Tantangan semakin kompleks dengan meningkatnya pekerjaan informal dan pola kerja fleksibel.
“Concern kita tentu yang paling utama adalah terkait dengan bagaimana perlindungan buat mereka semua,” ujarnya dalam Konferensi Nasional Hukum Ketenagakerjaan di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, Kamis (6/8).
Baca juga:
- May Day 2026, dari Jaminan Hukum KUHP Baru hingga Satgas Mitigasi PHK bagi Buruh
- RUU Ketenagakerjaan Ditargetkan Rampung Tahun 2026
Yassierli mengatakan Kemnaker telah merumuskan delapan tantangan strategis, salah satunya memperkuat link and match antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyoroti horizontal mismatch, yakni pekerjaan yang tidak sesuai bidang pendidikan, serta vertical mismatch, ketika lulusan berpendidikan tinggi bekerja pada pekerjaan dengan kebutuhan kompetensi lebih rendah.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemnaker menjalankan program pemagangan nasional dan pelatihan vokasi nasional.
“Ini upaya kita untuk penguatan link and match. Kemudian kita juga punya program pelatihan vokasi nasional untuk 300.000 orang sekian. Ini upaya kita untuk memoles para lulusan SMA dan SMK agar mereka siap bekerja,” kata Yassierli.
















