Perbuatan Dhana Widyatmika, pegawai pajak nonaktif begitu merepotkan. Sehingga Kejaksaan harus membentuk tim penuntut umum gabungan dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Lima jaksa membacakan surat dakwaan Dhana Widyatmika yang disusun secara kumulatif subsidaritas itu dibacakan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (2/7).
Perbuatan pertama, Dhana hanya menampung hasil korupsi. Yaitu menerima setoran tunai dari Herly Isdiharsono melalui Liana Apriani (Rp2,9 miliar) pegawai puri spa, dan Veemy Solichin (Rp500 juta) di rekening cabang Bank Mandiri di Nindya Karya Jl MT Haryono, Jakarta Timur. Total setoran tunai sebanyak Rp3,4 miliar.
Lalu, Dhana mentransfer Rp1,4 miliar yang diperintahkan Herly ke rekening Neny Noviadini untuk membeli rumah di Perumahan Taman Berdikari Sentosa, Jakarta Timur. “Sisanya, digunakan pribadi terdakwa,” terang Jaksa IBN Wismantanu.
Uang berasal dari PT Mutiara Virgo (PTMV). Perusahaan mengajukan restitusi pajak ke Kantor Pelayan Pajak (KPP) Jakarta Kebon Jeruk. PTMV adalah wajib pajak badan PPN. Sebelumnya, hasil kajian Herly atas pengujian restitusi PPN PTMV tahun 2003 dan 2004, diduga tak dilengkapi dokumen memadai. Serta diduga ada transaksi yang tidak sesuai data pendukung.
Karena hanya berwenang memeriksa PPN, untuk melakukan pemeriksaan seluruh kewajiban pajak (all taxes), dibentuk tim gabungan. Pada 22 Juni 2005, terbentuk tim gabungan pemeriksa dengan Anggun Apriyanto sebagai supervisor. Lalu, Sarah Lallo (ketua tim), Herly dan Farid Agus Mubarok (anggota).
Saat pemeriksaan tim berhubungan dengan Dirut PTMV, Johnny Basuki melalui Hendro Tirtajaya dan Zemmy Tanumihardja dari PT Ditax Management Resolusindo. Seolah-olah, kedua orang adalah konsultan pajak PTMV.
Lalu, tim membuat data rekapitulasi kewajiban pajak PTMV sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak (SKP). Tapi, Herly sekira Agustus 2005 di KPP Jakarta Palmerah, data rekapitulasi diserahkan pada Hendro dengan mencantumkan pajak kurang bayar senilai Rp82,591 miliar ditambah denda Rp46,080 miliar sehingga total kewajiban pajak PTMV Rp128,671 miliar.
Oleh Hendro, data tersebut disampaikan Johnny di kantor PTMV, Jl Wahid Hasyim No.65, Jakarta Pusat. Hendro mengatakan, “Apabila hasil pemeriksaan tidak ada negosiasi dengan pemeriksa, maka pemeriksa pajak akan menagih pajak sesuai rekapitulasi.”
Karena itu, Johnny meminta Hendro mendekati tim pemeriksa diwakili Herly. Hasilnya, tim pemeriksa sepakat untuk mengeyampingkan hasil pemeriksaan. Kemudian bersedia mengurangi kewajiban asalkan mendapat imbalan.
PTMV sendiri bersedia membayar Rp30 miliar, jumlah itu untuk membayar kewajiban pajak yang dikurangkan serta petugas pajak. Lalu, Johnny membayar Rp10 miliar pada Herly menggunakan bilyet giro BCA atas nama Liani Apriani dalam lima kali pengiriman.
Setelah hasil penghitungan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan, Johnny membayar Rp10,882 miliar dalam empat kali pengiriman bilyet giro BCA. Sehingga total pengiriman Johhny melalui bilyet giro mencapai Rp20,882 miliar.
Dana dari bilyet giro diserahkan pada Hendro, lalu dicairkan dan kemudian dititipkan di rekening Liana di BCA Cabang Rantai Mulya Kencana. Sebanyak Rp9,118 miliar diserahkan Hendro pada Herly secara tunai dan yang lain melalui rekening, seperti pada Dhana.
Jaksa juga menyebutkan Dhana mendapat hadiah dari Ardiansyah dan Rudi Kurniawan dari pencairan Mandiri Traveller Cheque (MTC) Bank Mandiri Cabang Jakarta Nindya Karya. Pencairan MTC dilakukan dalam tiga tahap.
Ardiansyah mengirimkan sejumlah MTC itu atas perintah Erwinta Marius, Kepala Sub Bagian Verifikasi pada Bagian Keuangan Pemerintah Kota Batam. Juga perintah dari Kepala bagian Keuangan pada Pemerintah Kota Batam, Raja Muchsin.
Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 12 B ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Dan dakwaan pertama subsidair Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP
Merugikan Negara
Juga pada dakwaan kedua pertama primair, Dhana didakwa Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Atau dakwaan pertama subsidair, diancam pidana seperti Pasal 3 jo Pasal 18 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Karena sebagai ketua tim pemeriksa wajib pajak badan PT Kornet Trans Utama (KTU) tahun 2002, dia bersama Firman selaku supervisor tim pemeriksa dan Salman Maghfiron selaku anggota tim, telah merugikan negara.
Yaitu, pada 2005, tim pemeriksa KPP Pancoran melakukan pemeriksaan khusus pada KTU. Pemeriksaan dilakukan menggunakan data eksternal yang bertentangan dengan Pasal 9 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan. Disebutkan, catatan berbentuk neraca tahunan, perhitungan laba rugi tahunan atau tulisan yang menggambarkan neraca dan laba rugi wajib ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat yang ditunjuk di lingkungan perusahaan.
Menggunakan data eksternal, Dhana memerintahkan Slaman memanggil pengurus KTU guna melengkapi dokumen SPT Pajak PPh Badan, PPh 21, dan PPn. Padahal, staf akunting KTU Riana Juliarti ketika datang ke KPP Jakarta Pancoran, tak membawa data yang diminta dan baru dibawa seminggu kemudian.
Sekira Desember 2005 hingga Januari 2006, Dhana dan Salman bertemu dengan Dirut KTU, Lee Jung Ho alias Mr Leo dan direktur lain Rudi Agustiana Sitepu dan Riana Juliarti di Coffee Bean TIS Square.
Surat dakwaan menulis pernyataan Salman tim memiliki data eksternal KTU yang berbeda dengan data perusahaan untuk mengajukan SPT (Surat Pajak Terhutang) tahun 2002. Salman mengatakan, petugas pajak dapat menggunakan data yang ada tapi mengacu pada data eksternal. Oleh karena itu, Salman berdalih KPP Jakarta Pancoran akan menerbitkan Surat Ketetapan PPajak Kurang Bayar (SKPKB) tahun 2002 berdasarkan data eksternal Rp3 miliar. Tapi, mereka bersedia mengurangi asalkan mendapat Rp1 miliar, tapi pihak KTU belum mau menjawab.
Sekira Mei 2007, KTU bersepkat tak melayani permintaan Dhana dan kawan-kawan. Karena itu, tim pemeriksa mengeluarkan SKPKB, PPN Januari-Desember 2002, KTU harus membayar RP787,540 juta. Lalu, pada April 2006 yang harus dibayar Rp1,468 miliar. Lalu, PPh Badan Tahun Pajak 2002 yang harus dibayar Rp1,468 miliar dann PPh 21 Tahun 2002 Rp89,970 juta.
KTU lalu menggunakan jasa konsultan pajak Petrus Bernardus, menghitung kembali tiga SKPPKB. Hasilnya, PPN yang harus dibayar Rp209,913 juta, sedangkan PPh Badan dan PPh 21 nihil. Kemudian, KTU mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.
Pada 21 Agustus 2008, Majelis Hakim IX Pengadilan Pajak memutuskan, menerima banding KTU sehingga nihil. PPh Badan, KTU masih membayar Rp1,274 juta dan PPN Rp209,913 juta. Majelis juga menghukum negara untuk membayar imbalan bunga sejumlah RP241,667 juta. Perbuatan terdakwa bersama Firman dan Salman merugikan negara Rp967,116 juta ditambah bunga Rp241,667 juta dengan total Rp1,208,783 atau setidak-tidaknya Rp241,667 juta.
Atau, dengan perbuatan sama, penuntut umum mendakwa Dhana dengan Pasal 12 huruf e UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP. Dakwaan kedua subsidair Pasal 12 huruf g UU Pemberantasan Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP.
Sedangkan perbuatan Dhana menempatkan hasil korupsi dalam beberapa instrumen, oleh penuntut umum didakwa dengan ancaman pidana Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
Pihak terdakwa, melalui kuasa hukum Lutfie Hakim mengajukan eksepsi.
