Efektivitas Arbitrase Internasional di Indonesia Dinilai Belum Optimal
Terbaru

Efektivitas Arbitrase Internasional di Indonesia Dinilai Belum Optimal

Meskipun telah meratifikasi Konvensi New York 1958, sistem hukum Indonesia dinilai masih menyisakan celah dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Ferinda K Fachri
Bacaan 4 Menit
Nindya Asih Martha Utami (keempat dari kanan) mendapat predikat A dari para penguji dalam penelitian disertasi promovendus Program Doktor FHUI. Foto: Istimewa
Nindya Asih Martha Utami (keempat dari kanan) mendapat predikat A dari para penguji dalam penelitian disertasi promovendus Program Doktor FHUI. Foto: Istimewa

Efektivitas arbitrase komersial internasional di Indonesia dapat diukur melalui berbagai instrumen, termasuk penerapan ketentuan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase, sebagaimana dikaji dalam penelitian disertasi promovendus Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) yang mendulang predikat A dari para penguji. Kajian tersebut memosisikan arbitrase sebagai sebuah sistem yang berjalan dari input hingga output.

“Untuk menilai efektivitas peraturan terkait pengakuan dan pelaksanaan keputusan arbitrase internasional, yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatu sistem dinyatakan efektif apabila antara tiga unsur: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum berfungsi sebagai suatu sistem,” ujar Nindya Asih Martha Utami dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Program Doktor Ilmu Hukum FHUI, Jumat (9/1) lalu.

Dalam sistem hukum yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, input merupakan tahap awal proses, yakni permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Sementara itu, output merupakan hasil akhir dari proses tersebut, berupa perintah eksekusi (exequatur) atau putusan penolakan atas permohonan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Baca Juga:

“Terhadap hal tertentu yang memerlukan pembuktian dari pihak dalam arbitrase internasional, permohonan dapat diajukan apabila terdapat permasalahan terkait keabsahan perjanjian, due process violation, putusan melampaui ruang lingkup perjanjian arbitrase, ketidaksesuaian komposisi majelis arbitrase, ketidaksesuaian prosedur arbitrase, putusan arbitrase dilemahkan, atau keputusan arbitrase dibatalkan,” terangnya.

Dalam praktik pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia, kewenangan pengadilan dijalankan secara terbatas. Pengadilan hanya dapat bertindak ex officio terhadap isu-isu tertentu, yakni sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase (non-arbitrability) serta adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.

Di luar aspek tersebut, ruang intervensi pengadilan dibatasi oleh UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase). Pembatasan tersebut tercermin dalam Pasal 66 UU Arbitrase yang mengatur syarat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info