Tonny mendapat beberapa kali kiriman uang yang jumlahnya mencapai Rp1,2 miliar. Kiriman uang itu antara lain pada tanggal 16 Agustus 2016 sebesar Rp 300 juta, 13 September 2016 sebesar Rp300 juta, pada 16 Oktober 2016 sebesar Rp 300 juta dan 7 November 2016 sebesar Rp300 juta, serta Rp300 juta ketika ia mendapatkan proyek di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Kemudian juga terkait penerbitan Surat Izin Kerja Keruk (SIKK). Di antaranya Rp300 juta dalam penerbitan SIKK untuk PT Indominco Mandiri terkait pengerjaan pengerukan di Bontang Kalimantan Timur, Rp300 juta dalam penerbitan SIKK untuk PT Indonesia Power Unit Jasa Pembangkitan (UJP) PLTU Banten terkait pengerjaan pengerukan di Lontar Banten, serta Rp200 juta dalam penerbitan SIKK terkait pengerjaan di Tanjung Emas Semarang.
Selain dinilai terbukti menerima suap, Tonny juga dinilai terbukti menerima gratifikasi yang terdiri dari beberapa mata uang asing serta barang berharga. Nilai gratifikasi yang diterima Tonny lebih dari Rp20 miliar itu diduga diterima sejak ia menjabat staf ahli Menteri Perhubungan Bidang Logistik, Multi Moda dan Keselamatan pada periode 2015-2016, serta pada saat menjabat Dirjen Hubla pada tahun 2016-2017.
Dikabulkan
Meskipun dinyatakan bersalah melakukan korupsi berupa penerimaan suap dan gratifikasi, tetapi tidak semua permohonan KPK dikabulkan. Menurut majelis, ada sejumlah hak yang dimiliki Tonny yang memang harus dikembalikan kepadanya. "(Berupa) Uang Rp242,569 juta, honor perjalanan dinas dan penggantian tiket," kata hakim anggota Duta Baskara.
Kemudian ada juga uang sebesar 4.600 pounds biaya mengikuti sidang IMO dan sisa perjalanan ke Inggris. Selanjutnya uang 11.212 ringgit yang merupakan sisa perjalanan untuk persiapan sidang KTT di Malaysia serta 50 ribu dolar Vietnam sisa perjalanan dinas istri dari Tonny.
Majelis juga memutuskan untuk mengabulkan status Justice Collaborator, pelaku yang bekerja sama. "Ditetapkannya sebagai justice collaborator yang bukan kewenangan majelis hakim tapi menjadi bagian dari pertimbangan meringankan untuk terdakwa," ujar hakim ketua Syaifudin Zuhri.
Mendengar putusan tersebut, Tonny pun langsung menerimanya. "Mohon izin yang mulia saya langsung terima," ujar Tonny. Berbeda dengan penuntut umum KPK yang menyatakan pikir-pikir atas putusan ini.
