Diskusi Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA) penuh dengan perdebatan-perdebatan hukum seputar bagaimana melakukan dekriminalisasi pengguna atau pemakai narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) dan para hakim agung berdiskusi dan beradu argumen bagaimana menangani kasus narkotika ini sesuai dengan kerangka hukum.
Lalu, bagaimana pandangan dari perspektif korban penyalahgunaan narkoba?
Risa Alexander, salah seorang mantan penyalahguna narkotika, mengusulkan agar di Indonesia segera dibentuk pengadilan khusus narkoba agar penanganannya dapat benar-benar efektif.
“Saya ingin melempar gagasan. Mungkin ini keluar dari konteks hukum Indonesia. Kenapa di Indonesia ada pengadilan (khusus) tipikor? Tapi kok susah membuat drugs court (pengadilan narkotika,-red)?” ujarnya ketika diberi kesempatan berbicara oleh Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar, di Gedung MA, Selasa (20/8).
Risa mengaku belajar dari bagaimana Amerika Serikat dan Australia menangani kasus narkoba. Di dua negara ini terdapat pengadilan yang khusus menangani kasus narkoba. “Di pengadilan jenis ini, hakim bertindak sebagai ultimate counselor (konselor terakhir,-red),” tuturnya.
Wakil Ketua Ikatan Konselor Adiksi Indonesia ini mengatakan hakim yang bertugas di pengadilan khusus narkoba ini bukan hanya paham terhadap hukum, melainkan juga paham mengenai sisi kesehatan. “Walau usulan rehabilitasi diusulkan oleh ahli, tetapi hakim juga harus paham,” tuturnya.
Lebih lanjut, Risa mengatakan bila pembentukan pengadilan khusus narkoba dirasa sulit, maka MA bisa saja membuat aturan agar hakim yang menangani perkara narkoba harus memiliki sertifikat. Berdasarkan catatan hukumonline, konsep hakim dengan sertifikasi saat ini diterapkan untuk perkara-perkara lingkungan.
“Mungkin nggak sih ada hakim yang bersertifikat ketika menangani kasus narkoba,” ujar pria yang mengaku telah dirawat di panti rehabilitasi delapan kali ini.
Risa mengatakan, berdasarkan pengalaman pribadinya, rehabilitasi memang cukup efektif mengobati pengguna atau pencandu dari narkoba. Karenanya, ia mendorong agar pengadilan seharusnya lebih sering mengirim terdakwa yang pengguna dan pecandu ke panti rehabilitasi, dibanding penjara.
Dalam rapat ini, usulan pengadilan khusus narkoba ini memang tak masuk ke dalam kesimpulan. Namun, Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar menyampaikan agar segera dibentuk tim assesment untuk menentukan seseorang dianggap sebagai pengguna, pecandu atau pengedar. Hasil assesmen yang terdiri dari tim ahli ini akan digunakan oleh majelis hakim untuk mengirim terdakwa apakah ke panti rehabilitasi atau penjara.
Risa mengatakan pembentukan tim kecil (assesment) memang cukup bagus. Tapi, ia berharap agar juga dipertimbangkan agar hakim yang menangani kasus narkoba adalah hakim yang sudah bersertifikat.
“Kenapa saya mau berkecimpung di dunia ini, karena saya mau mengembalikan yang saya punya dulu. Kalau dulu tidak ada rehabilitasi, mungkin saya bertemu dengan bapak atau ibu bukan di rapat ini, melainkan di ruang sidang. Saya ingin pengguna yang lain juga diberikan kesempatan untuk berubah,” tambahnya.
Belajar dari Negara Lain
Kepala BNN Anang Iskandar mengatakan setiap negara memang mempunyai gayanya sendiri dalam melakukan dekriminalisasi terhadap pengguna atau pecandu narkoba. Ia mencontohkan beberapa negara seperti Belanda, Australia dan Portugal.
Di Belanda, lanjutnya, sistem dekriminalisasi atau panti rehabilitasinya berbasis ruang dan waktu. Seorang pengguna atau pecandu yang ‘ditangkap’ tak langsung distop menggunakan narkoba. “Ada satu tempat. Silakan dipakai di situ untuk waktu tertentu,” ujarnya.
Sedangkan, di Portugal, pengguna atau pecandu narkoba yang ditangkap langsung dikirim ke panti rehabilitasi tanpa harus melewati proses persidangan terlebih dahulu.
“Kita (Indonesia) juga ada. Gayanya berbeda. Ada di tangan hakim, tetapi berpengaruh juga dari penyidik,” ujarnya.
Direktur Bina Kesehatan dan Perwatan Narapidana dan Tahanan Kemenkumham Haviluddin mengatakan pihak Kemenkumham merupakan lembaga yang paling sibuk bila terlalu banyak napi narkoba yang dikirim ke penjara (lembaga pemasyarakatan). Ini salah satu sebab terjadinya over kapasitas di Lapas yang kerap berujung kerusuhan.
“Kami yang paling menderita akibat adanya pemidanaan (terhadap pengguna atau pecandu narkoba,-red) ini,” tuturnya.
Haviluddin berharap agar aturan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengguna narkoba cukup direhabilitasi segera dijalankan.
