Selasa, 20 Agustus 2013

Paradigma Hakim Perkara Narkotika Belum Berubah

Hukuman rehabilitasi dianggap tidak menimbulkan efek jera.
ALI
Diskusi Kamar Pidana MA tentang penanganan kasus narkotika. Foto: SGP

Sebagian para hakim agung masih berpendapat bahwa mengirim pengguna narkoba ke panti rehabilitasi tak akan menimbulkan efek jera, hal ini terungkap dalam diskusi rutin Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA).

Awalnya, dalam diskusi, Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Anang Iskandar berharap agar para penegak hukum lebih menggunakan pendekatan rehabilitasi, daripada mengirim pengguna narkotika ke penjara. Penegak hukum harus bisa membedakan antara pengguna, pecandu, dan pengedar narkoba.

“Berdasarkan aturan perundang-undangan, perlakuan terhadap mereka harus berbeda. Undang-undang mengharapkan ada dekriminalisasi, sayangnya ini belum berjalan dengan baik,” ujarnya di Gedung MA, Selasa (20/8). Para pengguna atau pecandu, lanjut Anang, yang seharusnya masuk ke panti rehabilitasi justru dikirim ke penjara.

Hakim Agung Suhadi berpendapat pengguna narkoba akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika hakim tidak tegas memberikan hukuman. “Kalau pengguna hanya direhab, menurut pendapat saya, bila sekarang ada 4 juta pengguna narkoba, tahun depan akan meningkat 7 juta pengguna,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suhadi menilai hukuman mati saja tak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkoba, apalagi hanya sekadar rehabilitasi. “Pemakai tak akan berhenti kalau hanya dihukum ringan, apalagi hanya rehabilitasi,” tuturnya.

Hakim Agung Andi Samsan Nganro mengakui bahwa sudah banyak aturan hukum yang menetapkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Di antaranya adalah UU No. 35 Tahun 2009, PP No. 25 Tahun 2011 dan SEMA No. 3 Tahun 2011. Ia berpendapat hakim tak bisa sendirian menegakkan semua peraturan ini.

“Ini kan juga tergantung dengan penyidik dan penuntut umum yang membuat dakwaan. Hakim memutus berdasarkan itu,” ujarnya.

Andi mengambil contoh kasus dimana seorang penyalahguna narkoba hanya dijerat dengan dakwaan tunggal pasal yang menyangkut pengedar. Padahal, seorang penyalahguna baru bisa dikirim ke panti rehabilitasi jika dia dikenakan pasal tentang penyalahgunaan narkoba (bukan pengedar) sebagaimana diatur Pasal 127 UU Narkotika.

“Dengan dakwaan tunggal penuntut umum tersebut maka bagaimana mungkin hakim akan menetapkan rehabilitasi terhadap terdakwa apabila terdakwa tidak didakwakan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009,” ujar Andi.

Lebih lanjut, Andi berpendapat bahwa gagasan dekriminalisasi, depenalisasi dan diversi terhadap pengguna narkoba sebagaimana diatur di sejumlah peraturan perundang-undangan merupakan gagasan yang baik.

“Namun, payung hukum tersebut perlu diawasi sebab jangan sampai aparat penegak hukum menggunakan payung hukum ini sebagai celah untuk meloloskan bandar besar narkoba,” jelasnya.

Dalam diskusi ini memang ada sejumlah pertanyaan dari para hakim kapan menentukan seseorang itu sebagai penyalahguna, pecandu atau pengedar narkoba. Hakim Agung Surya Jaya berharap ada kesamaan persepsi antara penegak hukum, yakni kepolisian, kejaksaan dan hakim untuk mendefinisikan siapa penyalahguna.

“Pemahaman aparat hukum tentang apa itu penyalahguna ini belum sama. Apa semua penyalahguna harus direhab? Kalau ini belum sama, maka hasil putusan akan beda-beda,” ujarnya.

Sementara, Hakim Agung Andi Abu Ayyub mengatakan kemampuan para hakim untuk melihat kondisi terdakwa sangat terbatas. Karenanya, ia menilai kehadiran tim dokter untuk mengklasifikasikan apakah penyalahguna ini perlu direhabilitasi atau tidak menjadi sangat penting.

“Hakim tak boleh meraba-raba. Harus ada keterangan dokter dan ahli-ahli. Kalau mereka berpendapat terdakwa harus direhabilitasi maka hakim harus memutus demikian,” ujarnya.

Tim Assessment
Pertanyaan para hakim ini pun direspon oleh Ketua Kamar Pidana MA Artidjo Alkostar selaku pimpinan rapat. Dalam kesimpulan yang dibacakannya, Artidjo menilai bahwa penting untuk segera membentuk tim assessment sejak awal untuk menentukan bahwa terdakwa adalah penyalahguna, pemilik, pencandu, atau pengedar.

Tim Assessment ini terdiri dari tim dokter, psikolog, dan ahli zat adiktif untuk menentukan treatment plan terhadap terdakwa, apakah terdakwa perlu dikirim ke rehabilitasi atau tidak. “Penyidik, penuntut umum dan pengadilan harus mendengarkan pendapat tim assesmen ini,” ujarnya.

Ditemui usai diskusi, Anang mengakui bahwa memang masih banyak hakim yang belum mengubah paradigma pemidanaan penyalahguna narkoba. Padahal, lanjutnya, dunia telah berubah dalam menangani kasus narkoba ini. “Sebelum tahun 1998, pendekatan hukum masih dominan. Tapi, sekarang pendekatan yang digunakan adalah hukum dan kesehatan,” ujarnya.

“Ini kan juga masih sosialisasi. Tak semua orang bisa langsung paham dan berubah,” pungkasnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua