Selasa, 20 Agustus 2013

Paradigma Hakim Perkara Narkotika Belum Berubah

Hukuman rehabilitasi dianggap tidak menimbulkan efek jera.
ALI
Diskusi Kamar Pidana MA tentang penanganan kasus narkotika. Foto: SGP


Sebagian para hakim agung masih berpendapat bahwa mengirim pengguna narkoba ke panti rehabilitasi tak akan menimbulkan efek jera, hal ini terungkap dalam diskusi rutin Kamar Pidana Mahkamah Agung (MA).


Awalnya, dalam diskusi, Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Anang Iskandar berharap agar para penegak hukum lebih menggunakan pendekatan rehabilitasi, daripada mengirim pengguna narkotika ke penjara. Penegak hukum harus bisa membedakan antara pengguna, pecandu, dan pengedar narkoba.


“Berdasarkan aturan perundang-undangan, perlakuan terhadap mereka harus berbeda. Undang-undang mengharapkan ada dekriminalisasi, sayangnya ini belum berjalan dengan baik,” ujarnya di Gedung MA, Selasa (20/8). Para pengguna atau pecandu, lanjut Anang, yang seharusnya masuk ke panti rehabilitasi justru dikirim ke penjara.


Hakim Agung Suhadi berpendapat pengguna narkoba akan terus meningkat dari tahun ke tahun jika hakim tidak tegas memberikan hukuman. “Kalau pengguna hanya direhab, menurut pendapat saya, bila sekarang ada 4 juta pengguna narkoba, tahun depan akan meningkat 7 juta pengguna,” ujarnya.


Lebih lanjut, Suhadi menilai hukuman mati saja tak akan membuat jera pelaku tindak pidana narkoba, apalagi hanya sekadar rehabilitasi. “Pemakai tak akan berhenti kalau hanya dihukum ringan, apalagi hanya rehabilitasi,” tuturnya.


Hakim Agung Andi Samsan Nganro mengakui bahwa sudah banyak aturan hukum yang menetapkan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba untuk menjalani rehabilitasi. Di antaranya adalah UU No. 35 Tahun 2009, PP No. 25 Tahun 2011 dan SEMA No. 3 Tahun 2011. Ia berpendapat hakim tak bisa sendirian menegakkan semua peraturan ini.


“Ini kan juga tergantung dengan penyidik dan penuntut umum yang membuat dakwaan. Hakim memutus berdasarkan itu,” ujarnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman

Seluruh isi komentar adalah tanggung jawab masing-masing pengguna. Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Redaksi Hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan komentar, dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.

[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua