Sebagaimana diketahui, Ilham pertama kali ditetapkan sebagai tersangka ketika ia akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Walikota Makassar. Ilham diduga melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, sehingga dapat mengakibatkan kerugian negara.
Ilham disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain Ilham, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Traya Tirta Makassar Hengky Widjaja, selaku pihak swasta, sebagai tersangka. Namun, dugaan korupsi dalam kasus ini bukan terletak pada pengadaan proyek PDAM, melainkan pada penggelembungan harga.
KPK sendiri telah meminta hasil audit PDAM Makassar yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan. Pada 8 November 2012, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan menyerahkan hasil audit ke KPK. Dalam audit itu, BPK mengungkap adanya indikasi korupsi dalam kerja sama PDAM Makassar dengan pihak swasta.
BPK menemukan nilai kontrak yang terlalu mahal ketimbang kajian yang dilakukan PDAM sebelumnya. Akibat perbedaan nilai kontrak PDAM dan PT Traya Tirta Makassar, BPK menduga terjadi potensi kerugian negara sebesar Rp38,1 miliar. Potensi kerugian negara ini tidak hanya akibat kerja sama dengan PT Traya Tirta Makassar, tetapi masih ada tiga perusahaan lainnya.
PDAM juga bekerja sama dengan PT Bahana Cipta dalam pengembangan instalasi pengolahan air (IPA) V Somba Opu, PT Multi Engka Utama dalam pengembangan sistem penyediaan air minum atas pengoperasian IPA Maccini Sombala, dan PT Baruga Asrinusa Development. BPK mencium potensi kerugian negara hingga ratusan miliar.
