Terhadap semua putusan inkracht, Halius menegaskan bahwa sepanjang tidak ada lagi ketentuan yang menghambat untuk dilakukannya eksekusi, Kejaksaan harus segera melaksanakan putusan peradilan. Tentunya, tanpa melihat apakah dia Agusrin, teroris, penipu, ataupun pembunuh.
“Pokoknya sepanjang tidak ada ketentuan undang-undang yang menghambat eksekusi, Kejaksaan harus memberi skala prioritas. Saya memahami begitu banyak putusan inkracht yang tidak mungkin dilaksanakan serempak, sehingga saya sarankan Kejaksaan Agung untuk membuat inventarisasi sekaligus perencanaan,” tuturnya.
Inventarisasai dan perencanaan ini dilakukan guna melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Namun, terhadap eksekusi Agusrin yang terbilang cukup lambat, Komjak belum melihat adanya upaya untuk memperlambat eksekusi.
Halius membeberkan kadang kala terdapat rentang waktu yang cukup lama antara pembacaan putusan dan diterimanya petikan putusan oleh Kejaksaan. Malahan, ada perkara pidana yang sampai tiga-empat tahun putus, tetapi belum juga dieksekusi. Untuk itu, mantan Sekretaris Jamwas ini memandang perlu adanya pembicaraan antara Kejaksaan dan Mahkamah Agung.
“Barangkali juga perlu pembicara antara Kejaksaan dan Mahkamah Agung mengani bagaimana supaya tidak terlalu jauh rentang waktunya antara putusan dibacakan dengan petikan diterima. Dengan demikian, Kejaksaan punya dasar untuk melakukan eksekusi,” tukasnya.
Terkait pertanyaan, apakah eksekusi dapat dilakukan hanya dengan petikan putusan, Halius mengatakan eksekusi tetap dapat dilakukan dengan petikan putusan. Menurutnya, untuk melakukan eksekusi terhadap terpidana, Kejaksaan sebagai eksekutor membutuhkan amar putusan hakim. Makanya, petikan putusan itu memiliki kekuatan dan dapat dijadikan dasar untuk melakukan eksekusi.
Selain Agusrin, ada sejumlah kepala daerah yang juga belum dieksekusi meski telah diputus oleh Mahkamah Agung. Dua diantaranya adalah Bupati Subang Eep Hidayat dan Bupati Lampung Timur Satono yang dihukum dalam perkara korupsi APBD selama 15 tahun penjara.
