Khusus untuk Agusrin, memang mengundang kontroversi sejak awal. Setelah perkaranya dinyatakan lengkap, penuntut umum tidak kunjung melimpahkannya ke pengadilan hampir dua tahun lamanya. Penuntut umum baru melimpahkan berkas Agusrin setelah ada putusan praperadilan yang memerintahkan agar perkara Agusrin segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Namun, Kejaksaan mengulur-ngulur waktu dengan alasan menunggu pelantikan Agusrin sebagai Gubernur Bengkulu. Setelah Agusrin dilantik, penuntut umum baru menyusun dakwaan dan melimpahkannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agusrin dituntut 4,5 tahun penjara karena dianggap penuntut umum terbukti melakukan tindak pidana korupsi dana perimbangan khusus bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Provinsi Bengkulu Tahun 2006.
Agusrin dianggap terbukti menyetujui pembukaan rekening lain selain rekening resmi Pemerintah Provinsi Bengkulu di Bank Rakyat Indonesia dengan No.0000115-01-001421-30-3. Tujuannya, menampung uang bagi hasil PBB dan BPHTB Bengkulu tahun 2006, meski akhirnya dikembalikan terdakwa pada negara.
Meski demikian, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata tidak sependapat dengan penuntut umum. Majelis hakim memvonis bebas Agusrin karena dianggap tidak terbukti bersalah dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp20,6 miliar itu. Akan tetapi, putusan bebas Agusrin ini dibatalkan oleh MA. MA menghukum empat tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsidair 3 bulan kurungan.
















