Bantahan selanjutnya mengenai tuduhan Tim Penasihat Hukum Artalyta yang menyatakan dakwaan tidak sah karena disusun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang illegal. Dimana Tim Penasehat Hukum Artalyta mempersoalkan tindakan jaksa yang mengubah pasal sangkaan dalam BAP dan laporan tentang kejadian tindak pidana korupsi.
Keluar dari KUHAP
Soal perubahan pasal sangkaan kepada Artalyta, jaksa mengaku memang dikorting penyidik KPK. Semula Artalyta disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b, Pasal 12 huruf b dan atau pasal 13 UU No 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20/2001. Belakangan, KPK mencabut tuduhan pasal 12 huruf b.
Seperti diketahui, Pasal 12 huruf b ditujukan bagi pegawai negeri sipil (PNS) atau penyelenggara negara. Yang dimaksud PNS dalam perkara ini tentu saja Jaksa Urip Tri Gunawan, yang dakwaannya terpisah dengan dakwaan Artalyta. Karena itu, menurut jaksa, pasal tersebut tidak relevan jika diterapkan pada Artalyta yang non PNS dan bukan pejabat negara. Meski dicabut, jaksa yakni bahwa hal itu tidak berakibat hukum apapun. Alasannya, perubahan itu hanyalah perbaikan administrasi.
Begitupula dengan perubahan tanggal laporan kejadian tindak pidana korupsi yang diubah jaksa. Semula jaksa mencantumkan tanggal 2 Februari 2008. Namun, diubah menjadi tanggal 2 Maret 2008. Jaksa berdalih, hal itu hanya koreksi administrasi lantaran kesalahan ketik.
Jaksa menegaskan, perubahan-perubahan admintratif itu, tidak perlu pendampingan dari penasihat hukum. Sebab koreksi itu tidak dikategorikan sebagai tindakan pemeriksaan yang dimaksud dalam Pasal 54 KUHAP. Selain itu, alasan-alasan keberatan dari Artalyta bukan materi eksepsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
Sementara, mengenai materi pemeriksaan Artalyta, Jaksa mengaku tidak satu pun ada materi yang diubah. Termasuk mengenai pertanyaan penyidik maupun jawaban dari Artalyta sendiri. Begitu juga dengan 244 pertanyaan yang diajukan kepada Artalyta saat penyidikan yang semuanya didampingi penasihat hukum. Tak ada yang diubah.
Alasan eksepsi soal dakwaan kabur karena tidak menguraikan tempat dilakukannya tindak pidana (locus delicti) juga dibantah oleh jaksa. Jaksa berpendapat pencantuman locus delicti dalam dakwaan untuk mengetahui kompetensi relatif pengadilan.
