Di balik pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang terus digembar-gemborkan Pemerintah sepanjang 2025, masih menyisakan persoalan dalam pemenuhan hak sipil dan politik masyarakat.
Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) mencatat intimidasi menjadi bentuk pelanggaran yang paling dominan dalam berbagai peristiwa terkait pelaksanaan PSN. Dalam laporan bertajuk ‘Terhimpit Proyek Strategis Nasional: Laporan Pemantauan Hak Sipil dan Politik dalam Pelaksanaan PSN 2025’ yang diluncurkan dengan dukungan Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB).
Lembaga tersebut memetakan berbagai bentuk pembatasan kebebasan sipil dalam pelaksanaan PSN, termasuk bentuk pelanggaran, aktor yang terlibat, dan kelompok masyarakat yang menjadi korban melalui dokumentasi berbasis peristiwa. Sebanyak 15 tindakan intimidasi, 8 tindakan pembatasan akses informasi, 4 kali kriminalisasi disertasi penangkapan dan penahanan, 3 tindakan kekerasan fisik, dan 1 tindakan pembubaran dan represi digital mewarnai pelaksanaan PSN.
Peneliti Elsam, Irnasya Hadi menekankan seharusnya kebebasan masyarakat tidak dikorbankan demi mengejar tujuan pembangunan. Sebab, kebebasan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sehingga proses pembangunan dan hasil yang hendak dicapai perlu ditempatkan secara seimbang.
“Kebebasan tidak boleh dikorbankan demi mencapai tujuan pembangunan yang juga merupakan hak masyarakat. Dengan kata lain, proses dan tujuan pembangunan memiliki bobot yang sama penting,” kata Irnasya dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).
Baca juga:
- Elsam dan Hukumonline Jajaki Kolaborasi Perluas Diseminasi Riset HAM di Era Digital
- Perkuat Advokasi HAM Berbasis Teknologi, AIlex for Good Hadir untuk Elsam
Kemudian, dari tiga bentuk kebebasan sipil dan politik yang dipantau, kebebasan berekspresi menjadi aspek yang paling banyak terdampak. Elsam mencatat ada 18 tindakan pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul yang tercatat sebanyak 3 tindakan dan kebebasan berserikat sebanyak 2 tindakan.
















