Walaupun tidak mempengaruhi putusan, lewat dissenting opinion yang dikeluarkan dalam putusan kepailitan pada 19 Oktober 2000 di Pengadilan Niaga, Elyana telah membuka cakrawala baru dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan, khususnya Pengadilan Niaga.
Banyak mungkin yang tidak tahu bahwa di Pengadilan Niaga ada hakim ad hoc yang siap bertugas untuk memeriksa perkara-perkara kepailitan. Lebih banyak lagi mungkin yang tidak mengetahui bahwa Kamis kemarin, Elyana, SH, satu-satunya hakim ad hoc yang telah bertugas di Pengadilan Niaga mengeluarkan suatu dissenting opinion.
Dengan dilampirkannya dissenting opinion dalam putusan, sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan, Elyana telah membuktikan bahwa transparansi dalam proses pengambilan keputusan memang menjadi suatu yang sangat penting
Dalam putusan No.71/Pailit/2000 antara BPPN melawan PT Muara Alas Prima (MAP) telah terjadi perbedaan pendapat antara anggota majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Majelis Hakim terdiri dari Erwin Mangatas Malau, SH selaku Hakim Ketua, dan Tjahyono, SH dan Elyana, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota.
Dissenting opinion
Dalam putusan yang dibacakan oleh Erwin Mangatas Malau, disebutkan bahwa terdapat dissenting opinion. Namun, terhadap anggota yang mengeluarkan dissenting opinion tetap terikat dengan putusan tersebut.
Yang menjadi masalah dalam perkara tersebut adalah status MAP yang telah membubarkan diri berdasarkan keputusan RUPS dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.
Erwin dan Tjahjono berpendapat bahwa terhadap perseroan yang telah dibubarkan dan dalam likuidasi tidak dapat diajukan atau dinyatakan pailit. Pertimbangannya, perseroan tersebut secara yuridis telah kehilangan status badan hukumnya. Apalagi dalam bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, MAP telah memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam rangka pembubaran perseroan yang diatur dalam pasal UUPT (Undang Undang Perseroan Terbatas).
















